UU MD3 Masih Enggan Digugat Karena MK Dinilai Tak Independen

Dias Saraswati, CNN Indonesia | Kamis, 15/02/2018 07:46 WIB
UU MD3 Masih Enggan Digugat Karena MK Dinilai Tak Independen Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan independensi MK, khususnya Ketua Arief Hidayat. Itu jadi alasan banyak pihak khawatir uji materi UU MD3 akan sia-sia. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pihak saat ini menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang tidak independen. Atas dasar itu, Undang-Undang tentang Nomor 17 tahun 2014 MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan pada 12 Februari lalu sejauh ini enggan digugat sejumlah pihak lantaran khawatir sia-sia.

Salah satun yang mengungkapkan itu adalah Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Dadang Tri Sasongko. Dadang mengaku pihaknya masih menunggu perkembangan situasi di MK sebelum mengajukan uji materi UU MD3. Dadang beralasan, saat ini MK lebih memihak kepada DPR sehingga andai mengajukan uji materi dikhawatirkan akan sia-sia.

"(Masih) menunggu perkembangan (di MK)," kata Dadang kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/2).


Independensi MK dipertanyakan banyak pihak, khususnya koalisi masyarakat sipil, karena Ketua MK Arief Hidayat diduga melakukan lobi-lobi politik dengan Komisi III DPR agar terpilih kembali sebagai hakim konstitusi yang diajukan DPR.


Koalisi masyarakat sipil pun segera melaporkan dugaan pelanggaran kode etik itu ke Dewan Etik MK. Hasilnya Dewan Etik MK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Arief.

Tak puas, koalisi masyarakat sipil pun mendesak Arief untuk mundur dari jabatannya. Alasannya, Arief dianggap tak mampu menjaga moral dan etika untuk mengemban amanah sebagai hakim konstitusi.

Di tengah persoalan tersebut, DPR baru saja mengesahkan UU MD3 yang menuai kontroversi banyak kalangan.

Kontroversi UU MD3 karena keberadaan pasal bermasalah, di antaranya Pasal 73 yang mengatur pemanggilan paksa, Pasal 122 khususnya mengenai penghinaan parlemen atau contempt of parliament, dan Pasal 245 yang membuat DPR dinilai menjadi kebal hukum.

Dalam tataran hukum tata negara Indonesia, MK sebagai lembaga peradilan konstitusi menjadi jalan untuk mengupayakan dibatalkannya sejumlah pasal bermasalah di UU MD3 tersebut.


Melihat kondisi MK saat ini, Peneliti Hukum pada Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Donal Fariz mengatakan pesimis putusan MK atas uji materi UU MD3 itu bisa objektif. Atas dasar itu pula, senada TII, Donal menyatakan ICW enggan mengajukan uji materi UU MD3 ke MK selama Arief masih menjadi Ketua MK dan hakim konstitusi.

"Kami sanksi putusan MK akan objektif dan sesuai dengan suara publik," ujar Donal saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (14/2).

Apalagi, kata Donal, adanya pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mempersilahkan publik untuk mengajukan uji materi UU MD3 ke MK. Menurut Donal, hal itu justru menunjukkan keyakinan mereka bahwa MK berada di pihak mereka.

"Itu kan lucu, artinya mereka percaya MK di posisi mereka, biasanya politisi takut kalau digugat ke MK, sekarang politisi buat aturan serampangan dan mempersilakan gugat ke MK," tutur Donal.


Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono justru mempertanyakan keraguan masyarakat tak mau mengajukan gugatan uji materi ke MK. Fajar menyatakan anggapan yang menilai MK tidak independen sejauh ini sekedar asumsi dan opini. Selain itu, sambungnya, tak ada bukti yang menunjukkan jika Arief memihak kepada DPR.

"Kan MK ini bukan hanya prof Arief, MK itu sembilan hakim konstitusi yang punya pendapat, punya argumentasi yang independen," tutur Fajar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/2).

Fajar tak memungkiri dalam tata negara Indonesia sebagai lembaga yudikatif, MK pun memiliki kedekatan dengan DPR. Namun, kedekatan tersebut tak lebih karena hubungan antarlembaga negara semata.

"Dalam kerangka konstitusi DPR kan lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi, DPR memang selalu berhubungan dengan MK secara kelembagaan," ujar Fajar.

Untuk itu Fajar mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi, karena MK menjadi forum atau lembaga yang tepat untuk memperjuangkan hak konstitusi warga negara ketika merasa terlanggar oleh undang-undang. Namun jadi tidaknya pihak mengajukan uji materi tak bisa dipaksakan, karena itu sifatnya subjektifitas bersangkutan.

"MK tempatnya, silahkan mau mengajukan atau tidak, itu pilihan subjektif," ucap Fajar. (osc/kid)