Jokowi Buka Rakernas PDIP di Sela Kunjungan Kerja ke Bali

RZR | CNN Indonesia
Jumat, 23 Feb 2018 11:48 WIB
Presiden RI Joko Widodo saat ini berada di Bali dalam rangka kunjungan kerja, selain itu ia dijadwalkan turut membuka Rakernas PDIP yang pula digelar di sana.
Presiden RI Joko Widodo saat ini berada di Bali dalam rangka kunjungan kerja, selain itu ia dijadwalkan turut membuka Rakernas PDIP yang pula digelar di sana. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Bali, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP yang digelar di Sanur, Bali hari ini, Jumat (23/2). Jokowi menyempatkan hadir di acara PDIP di sela kunjungan kerjanya di Bali.

Rencananya, Rakernas tersebut akan digelar 23-25 Februari 2018. Rakernas itu akan dibuka di Grand Inna Beach Hotel, Sanur Bali pukul 14.00 WITA dan berlangsung tertutup.


Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, memastikan Rakernas ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden Jokowi berencana hadir dalam Rakernas III ini ditengah kesibukan beliau, hari ini pun jadwal sangat padat di Kabupaten Tabanan, dan beliau akan hadir jam 14.00 WIB," kata Hasto kepada wartawan di Prime Plaza Hotel, Sanur, Bali (23/2).

Jokowi Akan Buka Rakernas PDIP Disela Kunjungan Kerja ke BaliHasto Kristianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Hasto mengatakan Jokowi hadir sebagai Presiden Indonesia sekaligus sebagai kader dan pemimpin yang lahir dari PDIP untuk memberikan arahan terhadap para kader yang hadir.

"Kita tahu pak Jokowi lahir dalam proses kepemimpinan di PDIP sejak jadi Wali Kota, Gubernur, dan jadi Presiden," ujar Hasto.

Tak hanya itu, ia mengatakan Rakernas kali ini akan dihadiri 1.397 para kader PDIP yang terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpiman Daerah (DPD) seluruh provinsi maupun kabupaten, pimpinan sayap dan badan partai se-Indonesia.

Hasto mengatakan, Rakornas PDIP kali ini akan membahas hal-hal strategis mengenai pemenangan pemilu, baik Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 dan dilakukan secara tertutup.

"Rakernas akan membahas hal strategis terkait pelaksanaan pilkada serentak, konsolidasi Partai dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019," kata Hasto.


Jokowi Kunjungi Padat Karya di Tabanan

Sebelumnya, pagi tadi, Jokowi blusukan ke proyek padat karya tunai untuk membangun jalan produksi dan irigasi yang melibatkan masyarakat di Desa Kukuh, Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, Bali.

Seperti dikutip dari Antara, Jokowi dan rombongan tiba di Desa Kukuh sekitar pukul 08.00 WITA. Di tempat itu sedang berlangsung pengerjaan proyek padat karya tunai.

Jokowi kemudian menyapa masyarakat yang turut serta dalam proyek pembangunan irigasi kecil dan jalan produksi tersebut.

Selain itu, Jokowi pun melakukan penyerahan sertifitat tanah untuk rakyat di Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa Margarana di kabupaten tersebut. Dalam pidatonya di tempat yang pernah menjadi lokasi Perang Puputan tersebut menyatakan telah menargetkan ekpada Badan Pertanahan Nasional untuk merampungkan program sertifikat lahan untuk rakyat pada 2024.

"Target yang saya berikan kepada Pak Menteri (ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil) ) 2024 semuanya seluruh Indonesia harus sudah pegang sertifikat, enggak tahu caranya gimana?, Sabtu Minggu kerja kantor BPN, Minggu kerja, atau siang malam, enggak mau tahu," kata Presiden yang disambut tepuk tangan ribuan masyarakat Tabanan yang hadir.


Presiden mengatakan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat lahan harus diterbitkan untuk masyarakat berlanjut pada tahun depan dapat terbit sembilan juta.

Menurut Presiden, jika tidak ditargetkan seperti itu maka masyarakat di Indonesia akan menunggu terlalu lama untuk bisa memiliki sertifikat sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah atau lahan mereka.

"Setiap saya ke daerah, yang selalu dikeluhkan masyarakat di semua provinsi, kabupaten, semua daerah, selalu sengketa lahan, selalu sengketa tanah, dimana-mana, di negara ini, karena dari 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang masyarakat, baru 51 juta yang keluar dari kantor BPN," katanya.

Dengan fakta bahwa belum mencapai separuh lahan yang disertifikasi di Indonesia, maka Presiden Jokowi dapat mengerti mengapa banyak sengketa atas lahan kemudian terjadi.

Di Bali sendiri, ia mengatakan, patut disyukuri bahwa setidaknya tahun depan seluruh lahan di Provinsi Bali telah disertifikasi. (kid/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER