ANALISIS
Menakar Gerak Cepat PDIP Usung Jokowi di Pilpres 2019
Feri Agus | CNN Indonesia
Minggu, 25 Feb 2018 15:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi menjagokan Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Pencapresan Jokowi ini merupakan satu-satunya rekomendasi yang dikeluarkan dalam Rapat Kerja Nasional III PDIP di Bali.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumumkan pencapresan Jokowi itu di depan pesert Rakernas.
Langkah PDIP mengumumkan capres sejak awal ini dinilai tepat. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, PDIP sepertinya belajar dari Pilgub DKI Jakarta 2017.
Saat itu, PDIP dinilai terlambat mengambil keputusan yang berujung pada kekalahan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Nampaknya PDIP belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta yang terlambat mengambil keputusan dan berujung tragis," kata Ubedillah saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Minggu (25/2).
Ubedillah mengatakan PDIP memiliki waktu yang cukup banyak, sekitar enam bulan sampai pendaftaran capres-cawapres pada awal Agustus 2018, untuk melakukan konsolidasi dengan partai koalisi lain.
Sedikitnya sudah ada tujuh partai yang menyatakan siap mengusung Jokowi sebagai capres 2019. Partai politik yang telah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih awal di antaranya NasDem, Hanura, PPP, PSI, Golkar, Perindo, dan PKPI.
"PDIP dan koalisinya akan lebih banyak punya waktu untuk menghadapi pilpres 2019," tutur Ubed.
Gerak cepat PDIP mengumumkan dukungan untuk Jokowi dinilai Ubed akan berpotensi menimbulkan serangan bertubi-tubi ke Jokowi dari lawan-lawan politiknya. Sejak Pilpres 2014 sampai memerintah, Jokowi kerap menjadi sasaran tembak.
Serangan politik yang dilayangkan ke muka Jokowi di antaranya soal isu kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), antek Tiongkok, anti-Islam, hingga mendukung kriminalisasi ulama.
Tudingan-tudingan tersebut tumbuh subur di lini masa media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram.
Menurut Ubedillah, partai pendukung Jokowi mesti kerja keras menangkal berbagai serangan politik yang bakal mengarah ke pribadi mulai hari ini sampai pemungutan suara pada Pilpres 2019.
"Tantangan serangan politiknya akan lebih awal diserang dan memerlukan energi politik yang handal dalam menghadapinya," kata dia.
Posisi Rawan Jokowi
Serangan dari lawan-lawan politik Jokowi tentu akan mempengaruhi elektabilitas presiden Indonesia ke-7 itu. Apalagi, kata Ubedillah, dari berbagai hasil survei dari kurun waktu Januari 2018, elektabilitas Jokowi tak lebih dari 50 persen.
Sebagai seorang petahana, angka tersebut tidak lah aman. Ubedillah mengatakan, Jokowi harus lebih cerdas memainkan perannya sebagai Presiden di sisa masa jabatan.
"Dengan angka elektabilitas yang masih kisaran 40 persen itu masih berbahaya sebagai petahana," ujarnya.
Dari hasil survei terbaru, Lembaga Alvara Research Center menyebut elektabilitas Jokowi sebesar 46,1 persen, hasil survei LSI menyatakan elektabilitas Jokowi 48,5 persen, dan elektabilitas Jokowi dari survei Poltracking mencapai 56,7 persen.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyebut dari beberapa hasil survei, yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi di bawah 50 persen, posisi Jokowi sebagai petahana masih rawan.
"Ini saya kira cukup rawan sebagai seorang incumbent, meski elektabilitas pesaing Jokowi terdekat yakni Prabowo juga gak tinggi," kata Idil kepada CNNIndonesia.com.
Idil berkata, Jokowi maupun partai politik yang telah menyatakan dukungan harus kerja keras mengingatkan elektabilitas mulai hari ini.
Menurut dia, sebagai petahana Jokowi masih menjadi magnet dan bisa dimanfaatkan untuk mendulang suara.
"Jokowi harus segera memperbaiki performance pemerintahannya, termasuk soal memperluas program populis, meratifikasi hutang, dan lain sebagainya," tuturnya.
Dengan demikian, kata Idil, para kandidat lainnya masih memiliki peluang untuk mengalahkan Jokowi pada pemilihan langsung presiden edisi ke-4.
Saat ini, calon terkuat penantang Jokowi masih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Namun sekali lagi karena angkanya masih dibawah 50 persen, peluang kans lain untuk mengejar juga masih dimungkinkan," kata Idil. (sur)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung mengumumkan pencapresan Jokowi itu di depan pesert Rakernas.
Langkah PDIP mengumumkan capres sejak awal ini dinilai tepat. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun mengatakan, PDIP sepertinya belajar dari Pilgub DKI Jakarta 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nampaknya PDIP belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta yang terlambat mengambil keputusan dan berujung tragis," kata Ubedillah saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Minggu (25/2).
Ubedillah mengatakan PDIP memiliki waktu yang cukup banyak, sekitar enam bulan sampai pendaftaran capres-cawapres pada awal Agustus 2018, untuk melakukan konsolidasi dengan partai koalisi lain.
"PDIP dan koalisinya akan lebih banyak punya waktu untuk menghadapi pilpres 2019," tutur Ubed.
Lihat juga:PDIP Beberkan Tiga Kriteria Cawapres Jokowi |
Gerak cepat PDIP mengumumkan dukungan untuk Jokowi dinilai Ubed akan berpotensi menimbulkan serangan bertubi-tubi ke Jokowi dari lawan-lawan politiknya. Sejak Pilpres 2014 sampai memerintah, Jokowi kerap menjadi sasaran tembak.
Serangan politik yang dilayangkan ke muka Jokowi di antaranya soal isu kaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), antek Tiongkok, anti-Islam, hingga mendukung kriminalisasi ulama.
 PDIP mengumumkan pencapresan Joko Widodo dalam Rakernas III di Bali. (Screenshot via Twitter/@PDI_Perjuangan) |
Tudingan-tudingan tersebut tumbuh subur di lini masa media sosial, seperti facebook, twitter, dan instagram.
Menurut Ubedillah, partai pendukung Jokowi mesti kerja keras menangkal berbagai serangan politik yang bakal mengarah ke pribadi mulai hari ini sampai pemungutan suara pada Pilpres 2019.
"Tantangan serangan politiknya akan lebih awal diserang dan memerlukan energi politik yang handal dalam menghadapinya," kata dia.
Posisi Rawan Jokowi
Serangan dari lawan-lawan politik Jokowi tentu akan mempengaruhi elektabilitas presiden Indonesia ke-7 itu. Apalagi, kata Ubedillah, dari berbagai hasil survei dari kurun waktu Januari 2018, elektabilitas Jokowi tak lebih dari 50 persen.
Sebagai seorang petahana, angka tersebut tidak lah aman. Ubedillah mengatakan, Jokowi harus lebih cerdas memainkan perannya sebagai Presiden di sisa masa jabatan.
"Dengan angka elektabilitas yang masih kisaran 40 persen itu masih berbahaya sebagai petahana," ujarnya.
Dari hasil survei terbaru, Lembaga Alvara Research Center menyebut elektabilitas Jokowi sebesar 46,1 persen, hasil survei LSI menyatakan elektabilitas Jokowi 48,5 persen, dan elektabilitas Jokowi dari survei Poltracking mencapai 56,7 persen.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyebut dari beberapa hasil survei, yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi di bawah 50 persen, posisi Jokowi sebagai petahana masih rawan.
"Ini saya kira cukup rawan sebagai seorang incumbent, meski elektabilitas pesaing Jokowi terdekat yakni Prabowo juga gak tinggi," kata Idil kepada CNNIndonesia.com.
Idil berkata, Jokowi maupun partai politik yang telah menyatakan dukungan harus kerja keras mengingatkan elektabilitas mulai hari ini.
Menurut dia, sebagai petahana Jokowi masih menjadi magnet dan bisa dimanfaatkan untuk mendulang suara.
"Jokowi harus segera memperbaiki performance pemerintahannya, termasuk soal memperluas program populis, meratifikasi hutang, dan lain sebagainya," tuturnya.
Dengan demikian, kata Idil, para kandidat lainnya masih memiliki peluang untuk mengalahkan Jokowi pada pemilihan langsung presiden edisi ke-4.
Saat ini, calon terkuat penantang Jokowi masih Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Namun sekali lagi karena angkanya masih dibawah 50 persen, peluang kans lain untuk mengejar juga masih dimungkinkan," kata Idil. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK