Demi Loloskan PBB, Yusril Akan Kejar KPU Sampai PTUN

CTR, CNN Indonesia | Senin, 26/02/2018 20:38 WIB
Demi Loloskan PBB, Yusril Akan Kejar KPU Sampai PTUN Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra akan terus menggugat KPU terkait tak lolosnya PBB di Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bakal mengejar Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disampaikan Yusril jika nanti gugatannya soal pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU tak dikabulkkan Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau bawaslu ini menolak kami melawan di PTUN. Kalau Bawaslu menerima gugatan PBB masalahnya selesai sampai di sini," kata Yusril di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (26/2).

Kini sidang gugatan PBB masih berada pada tahap Majelis Pemeriksaan Bawaslu. Yusril mengatakan sudah mempersiapkan barang bukti maupun sejumlah saksi untuk dihadirkan pada persidangan selanjutnya.

"Dokumen surat berita acara begitu juga saksi dari Papua sudah hadir di Jakarta. Tiga ahli akan hadir didengar keterangannya di persidangan," katanya.


Yusril amat yakin bisa memenangkan gugatan atas KPU. Ia mengklaim kasusnya lebih menonjol ketimbang kasus dua partai lainnya yang sedang dalam sidang serupa.

"Bandingkan partai lain, PBB ini paling jelas persoalannya. Karena memang semua kabupaten lolos tinggal Manokwari Selatan. Dari situ kami dikerjain. Padahal kami punya anggota DPRD 2 orang," ujarnya.

PBB tidak lolos verifikasi partai yang mengikuti Pemilihan Presiden 2019 lantaran dianggap tak memadai dari segi anggota di Manokwari Selatan. Yusril menuding ada persekongkolan jahat KPU pusat dan daerah.

Yusril mengklaim PBB Monkwari Selatan dianggap tidak pernah diverifikasi oleh KPU setempat. KPU Manokwari Selatan hanya meminta 6 kartu anggota PBB setemat yang hanya diantarkan ke kantor KPU Manokwari Selatan.

Yusril pun mengajukan gugatan dengan permohonan mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Ia meminta agar Majelis Pemeriksa Bawaslu membatalkan berita acara SK tersebut. (sur)