Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Sebut Perlu Kontrol Warga

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan kontrol dari masyarakat sangat penting untuk mencegah korupsi yang dapat berujung pada operasi tangkap tangan, seperti marak terjadi belakangan ini.

Tjahjo mengatakan bahwa kontrol masyarakat ini dapat berjalan melalui sistem e-planning. Meski tak menjamin korupsi dapat berhenti, setidaknya perencanaan pemerintah lebih terbuka dan transparan.

"Saya kira jika e-planning dilakukan semua akan lebih transparan dan terbuka," kata Tjahjo saat ditemui cnnindonesia.com usai Rapimnas I Institut Lembang Sembilan, Jakarta, Senin (26/2).

Lihat juga: Mendagri Sebut Petahana Terjaring OTT KPK Bisa Ikut Pilkada

Melanjutkan pernyataannya, Tjahjo berkata, "Seenggaknya ada upaya meminimalisir karena ada kontrol juga di masyarakat. Kunci intelnya KPK ya masyarakat."

Menurut Tjahjo, pihak Kemdagri sudah membuat sistem untuk inspektorat daerah. Mereka juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meski demikian, masih saja banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Tjahjo mengatakan bahwa seorang kepala daerah seharusnya memahami tata kelola pemerintahan.


"Daerah yang bebas korupsi dianggap telah mampu memahami tata kelola dalam pemerintahan dengan baik," katanya.

Lihat juga: OTT dan Aturan Dana Kampanye yang Dilanggar Calon Petahana

Sebelumnya, Bupati Subang Imas Aryumningsih terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap terkait izin lahan.  Selain Imas, ada 2 calon kepala daerah yang jadi target OTT KPK belakangan ini, yaitu Bupati Ngada Marianus Sae dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. (has)