Kerja Sama Usut Kasus, Wiranto dan Komnas HAM Cari Penghubung

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Komnas HAM sepakat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah HAM di Indonesia dan akan menunjuk satu pihak sebagai penghubung.

"Kami sepakat bersama-sama ingin bahu membahu menyelesaikan masalah-masalah masih dianggap masalah HAM," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (2/3).

Meski begitu, Wiranto tak menjelaskan secara rinci teknis kerja sama penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak akan menunjuk petugas sebagai penghubung.

"Ke depan kita akan sudah akan menunjuk petugas penghubung yang akan selalu memberikan informasi yang akurat mengenai kedua lembaga ini," ucap Wiranto.

Lihat juga: Komnas HAM: Intoleransi Mulai Mengakar ke Anak-anak

Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga mengatakan staf penghubung tersebut akan berperan seperti seorang liaison officer.

"Ya kalau soal urgensi kan memang relatif, jadinya kan, kalau soal perbaikan komunikasi selalu baik buat semua lembaga, bagaimana lembaga negara pemerintah kementerian dan lembaga negara independen saling berkomunikasi," tutur Sandra.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pihaknya sepakat membangun komunikasi Menko Polhukam dan jajarannya. Menurut Ahmad, nantinya akan ada pertemuan lanjutan antara kedua belah pihak untuk membahas teknis penanganan masalah.

Lihat juga: 'Mayoritas Akun Penyebar Ujaran Kebencian Partisan Parpol'

Meski teknisnya belum jelas, Wiranto memastikan bahwa melalui kerja sama ini, kedua belah pihak akan berupaya menyelesaikan semua masalah pelanggaran HAM.

"Semangatnya sama, baik masih bagian dari penyelesaian masa lalu, saat ini, dan masa depan," ujar Wiranto.

Selain itu, Kemenkopolhukam dan Komnas HAM juga akan membahas kerja sama untuk mengantisipasi kemungkinan diskriminasi di masa pilkada dan pemilu.

"Misalnya dinamika politik pilkada, ke depan pilpres akan ada kerja sama yang teknis mengatasi kemungkinan diskriminasi, hatespeach di masyakarat," ujar Ahmad. (has)