'Ada Motif Balas Budi Alumni 212 dalam Aksi Bela PBB di KPU'
RZR | CNN Indonesia
Sabtu, 03 Mar 2018 14:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan sejumlah ormas Islam seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama, Forum Umat Islam (FUI) dan Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (2/3).
Mereka menuntut agar KPU bisa meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) masuk sebagai partai peserta pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Di tengah aksi di depan markas KPU Pusat itu, Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan salah satu alasan pihaknya mendukung PBB karena Ketua Umum partai itu, Yusril Ihza Mahendra, dianggap selalu membantu pemimpin mereka, Rizieq Shihab.
Soal balas jasa yang dilakukan FPI serta sejumlah elemen dalam Alumni Aksi 212 itu pun dipandang Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati karena Yusril beserta kader PBB-nya eksis dalam mendukung gerakan kelompok Islam tersebut.
"Relasi mereka murni karena balas budi dan punya kepentingan politik sesaat yang dibikin secara terorganisir dengan embel-embel membela umat islam," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (2/3).
Wasisto mengatakan kehadiran Yusril memiliki peran penting terhadap keberadaan dan keberlangsungan kelompok-kelompok Islam seperti PA 212, FPI maupun HTI.
Selama ini, Yusril berperan untuk memberikan mereka legitimasi politik maupun bantuan dalam berkegiatan dan jalur advokasi.
Wasisto mencontohkan, Yusril seringkali hadir dan mengerahkan massa PBB dalam forum-forum atau aksi yang diselenggarakan PA 212.
Yusril juga aktif membela kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan menjadi pengacara resmi saat berperkara menggugat Perppu Ormas (kini telah menjadi UU Ormas) dan menggugat surat keputusan Kemenkumham lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Yusril ini pula yang berjasa mengerahkan massa PBB melebur ke forum-forum 212 dan ia juga pernah jadi pengacaranya HTI, sehingga PA 212 merasa utang budi," kata Wasisto.
Termasuk pula, sambung Wasisto, jasa kepada FPI dengan pembelaan pada Rizieq Shihab yang kini memilih berdiam di Arab Saudi sejak sebelum ditetapkan sebagai tersangka dugaan pornografi pada Mei 2017 silam.
Tahun lalu, terkait kasus Rizieq, Yusril diketahui pernah meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membukakan pintu rekonsiliasi terhadap Rizieq dan sejumlah aktivis tersangka makar.
"Bagi FPI itu [turut mendukung PBB] penting karena adanya Yusril sebenarnya menegaskan FPI merasa benar karna didukung Yusril yang memiliki pengalaman menang perkara," kata Wasisto.
Tak hanya itu, jasa Yusril yang paling menonjol adalah ketika PBB berniat mengakomodasi para kader dari kelompok-kelompok tersebut dalam penjaringan Calon Legislatif (Caleg) dari partai tersebut.
Hal itu turut dikonfirmasi oleh Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, yang mengatakan mengatakan semua masyarakat boleh mendaftar menjadi Caleg melalui partainya, termasuk dari kalangan alumni 212.
Sebelumnya, diketahui kelompok 212 membentuk Garda 212 untuk memfasilitasi alumni 212 yang ingin terjun ke politik praktis. Kelompok ini merekomendasikan para caleg salah satunya kepada PBB dan beberapa partai yang disebut berada di pihak mereka yakni Gerindra, PAN, dan PKS.
"Jadi rentetan peristiwa itu bisa menggambarkan mengapa kelompok PA 212 dan FPI kemudian bersuara membela hanya PBB saja ketika demostrasi di KPU," kata Wasisto.
Menggoyang Jokowi
Wasisto juga menilai kelompok-kelompok Islam seperti FPI dan PA 212 itu turut memiliki kepentingan terhadap PBB dan parpol oposisi pemerintah lainnya seperti PKS dan Gerindra untuk memuluskan tujuan mereka mengganti Jokowi yang akan kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden 2019.
Kelompok tersebut dinilai terus menerus membangun wacana di masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi tak berpihak pada umat Islam.
"Gerakan 212 dan FPI ini ingin menegaskan bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang otoriter dan tidak berpihak pada umat Islam," kata Wasisto.
"FPI dan PA 212 itu akan dukung PKS, PAN, Gerindra, dan mungkin PBB (kalau lolos). Karena FPI butuh mereka untuk menggoyang rezim secara formal," kata Wasisto.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai kelompok Islam seperti FPI dan PA 212 sudah menjadi partisan partai politik seperti PBB, Gerindra, PAN, dan PKS.
"Jadi kelompok yang demo di KPU itu emang partisan, Hanya untuk mendukung parpol Islam tertentu," kata Adi, Jumat (2/3).
Meski begitu, Adi menyarankan agar kelompok-kelompok masyarakat yang partisan itu tak bertendensi untuk mengintervensi keputusan KPU. Apalagi, sambungnya, PBB memiliki saluran untuk memperjuangkan nasib keikutsertaannya dalam Pemilu 2019 yakni lewat proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau PTUN.
"Mereka itu tidak boleh ada justifikasi atau mengintervensi KPU, biarkanlah KPU ini bekerja sesuai prosedur dan aturan hukum yang ada," pungkas Adi. (kid/arh)
Mereka menuntut agar KPU bisa meloloskan Partai Bulan Bintang (PBB) masuk sebagai partai peserta pemilihan presiden (pilpres) 2019.
Di tengah aksi di depan markas KPU Pusat itu, Ketua Umum FPI Sobri Lubis mengatakan salah satu alasan pihaknya mendukung PBB karena Ketua Umum partai itu, Yusril Ihza Mahendra, dianggap selalu membantu pemimpin mereka, Rizieq Shihab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Relasi mereka murni karena balas budi dan punya kepentingan politik sesaat yang dibikin secara terorganisir dengan embel-embel membela umat islam," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Jumat (2/3).
Selama ini, Yusril berperan untuk memberikan mereka legitimasi politik maupun bantuan dalam berkegiatan dan jalur advokasi.
Wasisto mencontohkan, Yusril seringkali hadir dan mengerahkan massa PBB dalam forum-forum atau aksi yang diselenggarakan PA 212.
Yusril juga aktif membela kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan menjadi pengacara resmi saat berperkara menggugat Perppu Ormas (kini telah menjadi UU Ormas) dan menggugat surat keputusan Kemenkumham lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Yusril ini pula yang berjasa mengerahkan massa PBB melebur ke forum-forum 212 dan ia juga pernah jadi pengacaranya HTI, sehingga PA 212 merasa utang budi," kata Wasisto.
Tahun lalu, terkait kasus Rizieq, Yusril diketahui pernah meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membukakan pintu rekonsiliasi terhadap Rizieq dan sejumlah aktivis tersangka makar.
"Bagi FPI itu [turut mendukung PBB] penting karena adanya Yusril sebenarnya menegaskan FPI merasa benar karna didukung Yusril yang memiliki pengalaman menang perkara," kata Wasisto.
Tak hanya itu, jasa Yusril yang paling menonjol adalah ketika PBB berniat mengakomodasi para kader dari kelompok-kelompok tersebut dalam penjaringan Calon Legislatif (Caleg) dari partai tersebut.
Hal itu turut dikonfirmasi oleh Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, yang mengatakan mengatakan semua masyarakat boleh mendaftar menjadi Caleg melalui partainya, termasuk dari kalangan alumni 212.
Sebelumnya, diketahui kelompok 212 membentuk Garda 212 untuk memfasilitasi alumni 212 yang ingin terjun ke politik praktis. Kelompok ini merekomendasikan para caleg salah satunya kepada PBB dan beberapa partai yang disebut berada di pihak mereka yakni Gerindra, PAN, dan PKS.
"Jadi rentetan peristiwa itu bisa menggambarkan mengapa kelompok PA 212 dan FPI kemudian bersuara membela hanya PBB saja ketika demostrasi di KPU," kata Wasisto.
 Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra sedang memperjuangkan keikutsertaan partainya, PBB, dalam Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Menggoyang Jokowi
Wasisto juga menilai kelompok-kelompok Islam seperti FPI dan PA 212 itu turut memiliki kepentingan terhadap PBB dan parpol oposisi pemerintah lainnya seperti PKS dan Gerindra untuk memuluskan tujuan mereka mengganti Jokowi yang akan kembali bertarung dalam Pemilihan Presiden 2019.
Kelompok tersebut dinilai terus menerus membangun wacana di masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi tak berpihak pada umat Islam.
"Gerakan 212 dan FPI ini ingin menegaskan bahwa pemerintah sekarang ini adalah pemerintah yang otoriter dan tidak berpihak pada umat Islam," kata Wasisto.
"FPI dan PA 212 itu akan dukung PKS, PAN, Gerindra, dan mungkin PBB (kalau lolos). Karena FPI butuh mereka untuk menggoyang rezim secara formal," kata Wasisto.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai kelompok Islam seperti FPI dan PA 212 sudah menjadi partisan partai politik seperti PBB, Gerindra, PAN, dan PKS.
"Jadi kelompok yang demo di KPU itu emang partisan, Hanya untuk mendukung parpol Islam tertentu," kata Adi, Jumat (2/3).
Meski begitu, Adi menyarankan agar kelompok-kelompok masyarakat yang partisan itu tak bertendensi untuk mengintervensi keputusan KPU. Apalagi, sambungnya, PBB memiliki saluran untuk memperjuangkan nasib keikutsertaannya dalam Pemilu 2019 yakni lewat proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau PTUN.
"Mereka itu tidak boleh ada justifikasi atau mengintervensi KPU, biarkanlah KPU ini bekerja sesuai prosedur dan aturan hukum yang ada," pungkas Adi. (kid/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK