KPK: PPATK Bantu Lengkapi Data Orang Penting Secara Politik

Feri Agus, CNN Indonesia | Rabu, 07/03/2018 06:07 WIB
KPK: PPATK Bantu Lengkapi Data Orang Penting Secara Politik Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan PPATK tengah membantu dalam melengkapi data politically exposed person atau orang-orang yang berpengaruh secara politik. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah membantu dalam melengkapi data politically exposed person atau orang-orang yang berpengaruh secara politik, yang disinyalir melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo usai melakukan pertemuan dengan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, di gedung KPK, Selasa (6/3).

"Tidak kalah pentingnya hari ini PPATK dalam rangka membantu KPK, itu juga membuat data mengenai politically exposed person," kata Agus.

Agus mengatakan lewat data yang dikumpulkan tersebut pihaknya bakal memantau orang-orang yang memiliki pengaruh besar secara politik, baik yang duduk sebagai penyelenggara negara maupun pengusaha.


"Jadi orang-orang yang secara politik, kemudian mempunyai pengaruh besar, itu dimonitor. Nanti data itu KPK akan mendapatkan data itu secara langsung dari PPATK," tuturnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor: 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, politically exposed person adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengamini apa yang disampaikan Agus. Dia berharap peningkatan kerja sama antara KPK dengan PPATK, salah satunya soal penyerahan data tersebut, dapat memaksimalkan penanganan korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang.

"Dengan menerapkan TPPU kami harapkan insentif para pelaku korupsi akan jadi berkurang dan kami dapat memulihkan kerugian negara menjadi lebih optimal," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyebut dalam pertemuan tadi disepakati peningkatan penanganan pemberantasan korupsi melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, di antaranya soal pembatasan transaksi dan beneficial ownership.

Dian juga mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi turut dijerat dengan pasal pencucian uang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

"Kalau ada TPPU-nya tentu kita bisa kembalikan uangnya ke negara. Bagaimana kordinasi ini dilakukan antar KPK dan PPATK lebih cepat dan efektif," tuturnya. (lav/lav)