Soal UU MD3, Jokowi Utamakan Suara Masyarakat

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Jumat, 09/03/2018 04:23 WIB
Soal UU MD3, Jokowi Utamakan Suara Masyarakat Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Kamis (8/3). Ia menyebut Jokowi memprioritaskan suara masyarakat dalam memutuskan sikap soal UU MD3. (Foto: CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Sumedang, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo lebih memilih suara masyarakat dalam memutuskan sikap soal Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Namun demikian, Jokowi akan memastikan sikapnya pada hari terakhir batas waktu penandatanganan UU oleh Presiden, yakni 14 Maret 2018.

"Yang lebih didengarkan Presiden adalah bagimana masukan, saran pendapat dari ahli hukum tata negara dan respon masyarakat. Masyarakat yang paling utama," ungkap dia, di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Kamis (8/3).

Diketahui, UU MD3 telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, pada Senin (12/2). UU itu telah diajukan kepada Jokowi untuk ditandatangani.

Hingga kini Jokowi masih belum mau menandatangani undang-undang tersebut. Sebab, ia enggan disebut sebagai pendukung UU yang dikritisi oleh masyarakat itu.

Pramono memastikan Presiden akan tetap memutuskan pilihannya pada saat yang tepat. Presiden, katanya, memahami bahwa UU tersebut akan tetap berlaku meski tak ditandatanganinya. Diskusi pun terus dilakukan dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Tentunya presiden Punya langkah itu. Tapi sekali lagi langkah yang akan dilakukan Presiden menunggu tanggal 14 maret," ucap dia.

Pasal 20 ayat (5) UUD 45 menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR namun tidak disahkan oleh Presiden wajib diundangkan dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui.

Senada, Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan UU yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah sah sebagai UU meski Presiden tidak menandatanganinya 30 hari sejak rancangan UU itu disetujui bersama.

Pramono menjelaskan bahwa pihak Istana terus memantau respon publik mengenai UU MD3. Masukan terus ditampung dari berbagai pihak.

Usulan-usulan yang masuk ke Istana itu, papar dia, di antaranya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang MD3, penolakan penandatanganan UU MD3, hingga dukungan penandatanganan.

"Yang jelas kami tahu, tapi kami tidak mau mendahului karena tanggal 14 Maret tinggal beberapa hari lagi. Pada tanggal tersebutlah akan terlihat sikap yang ada," tutup Pramono.




(arh/arh)