Ketimbang Umbar Pernyataan, KPK Diminta Fokus Cari Bukti

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak calon kepala daerah yang korup. Namun, LSM antikorupsi ini juga mengkritik sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengumbar pernyataan soal rencana penetapan tersangka.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun menyatakan bahwa pengumuman soal tersangka seharusnya baru dapat dilakukan setelah ada bukti yang cukup.

"Pertanyaan saya, apakah layak Pak Agus (Ketua KPK) mengumumkan informasi padahal belum berstatus sebagai tersangka?" cetusnya, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/3).

Lihat juga: KPK: Ada Calon Petahana Kepala Daerah Berpotensi Tersangka

Dia menganggap pernyataan Agus itu hanya akan membikin gaduh pesta demokrasi. Tama menyarankan KPK fokus mencari bukti agar penetapan tersangka bisa dilakukan dengan bukti yang kuat.

"KPK fokus saja pada penanganan perkara. Penyidikan kepada tersangka. Tapi kalau itu belum terjadi komentar di luar hukum menurut saya tidak strategis dalam penangan perkara," ucapnya.

Terlepas dari itu, ia menegaskan bahwa pemerintah harusnya mendukung langkah KPK menindak kepala daerah, meski di tahun politik sekalipun.

"Kalau sudah ada predikat tersangka ya proses saja. Dan pemerintah harapan saya harusnya mendukung upaya seperti itu. Alangkah baiknya pemerintah tidak mencampuri," kata Tama.

Lihat juga: Wiranto Luruskan soal KPK Tunda Tersangka Calon Kepala Daerah

Tama menilai, langkah KPK menetapkan calon kepala daerah yang korup bisa membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Secara natural kepala daerah yang cacat hukum pun tereliminasi dengan penegakkan hukum KPK tersebut.

"Justru ini yang akan membantu pemerintah ke depan. Pemerintah akan sangat repot kalau dia mendapatkan pilihan-pilihan kepala daerah yang kena kasus," ujar Tama.

Menurutnya, pemerintahan yang diisi dengan orang-orang korup hanya akan menyusahkan negara. Karena itu, pemerintah hendaknya bekerjasama dengan KPK untuk pengungkapkan kasus-kasus korupsi.

"Atau jangan-jangan dia (pemerintah) juga korup? Itu kan menjadi beban bukan hanya masyarakat tapi juga buat negara. Jadi dalam konteks upaya pencegahan, pemerintah banyak memberi berkoordinasi dengan KPK," tutup dia.

Lihat juga: JK Sebut Imbauan Penundaan Tersangka oleh KPK Demi Stabilitas

Sebelumnya, di sejumlah kesempatan Agus membeberkan bahwa beberapa kepala daerah yang mencalonkan kembali dalam Pilkada serentak 2018 sekitar 90 persen berpotensi menjadi tersangka dalam kasus korupsi di masa lalu.

Rencananya pekan ini KPK akan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah dimaksud sebagai tersangka.

Di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta agar KPK menunda pengumuman tersangka tersebut. Hal itu, kata Wiranto sebagai kesepakatan dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan dan TNI.

"Kami dari penyelenggara meminta agar penyelidikan ditunda sebagai saksi atau tersangka," tutup Wiranto. (osc/arh)