Masyarakat Bisa Lapor Rekam Jejak Calon Pejabat KPK
Feri Agus | CNN Indonesia
Jumat, 16 Mar 2018 01:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan masyarakat memberikan masukan soal rekam jejak 13 calon yang mengikuti seleksi posisi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan.
"Kami tunggu juga kalau ada masukan dari masyarakat silahkan disampaikan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/3).
Laporan masyarakat terkait hal itu bisa disampaikan langsung ke kantor KPK di bagian informasi publik atau melalui surat elektronik.
Dari 13 nama yang sudah mendaftar itu, 7 orang di antaranya berasal dari Kejaksaan Agung dan 3 dari Polri mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK. Sementara 3 orang dari Polri mengikuti seleksi Direktur Penyidikan KPK.
Tujuh jaksa dari Kejagung itu di antaranya Staf Ahli Jaksa Agung Feri Wibisono, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto, Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung Heffinur, Sekretaris Jampidsus Fadil Jumhana, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi, serta Witono.
Sementara tiga nama dari Polri, yakni Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto, Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani dan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigadir Jenderal Firly.
Sementara, tiga nama calon Direktur Penyidikan KPK adalah Kombes Edy Supriyadi, Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo, dan Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Kombes Djoko Poerwanto.
Febri menambahkan saat ini proses seleksi untuk mengisi dua posisi penting di KPK masih tahap awal. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga Quantum ini akan ada beberapa tes, mulai tes potensi hingga wawancara dengan pimpinan KPK.
"Masih proses yang internal tes pertama. Untuk tes potensi itu belum dilakukan. Kami sudah menerima 13 nama untuk calon direktur dan deputi," tuturnya.
Deputi Penindakan KPK sebelumnya dijabat oleh Irjen Heru Winarko sejak 15 Oktober 2016. Pada Kamis (1/3) Presiden Joko Widodo melantik Heru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. (pmg)
"Kami tunggu juga kalau ada masukan dari masyarakat silahkan disampaikan ke KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (15/3).
Laporan masyarakat terkait hal itu bisa disampaikan langsung ke kantor KPK di bagian informasi publik atau melalui surat elektronik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuh jaksa dari Kejagung itu di antaranya Staf Ahli Jaksa Agung Feri Wibisono, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto, Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung Heffinur, Sekretaris Jampidsus Fadil Jumhana, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi, serta Witono.
Febri menambahkan saat ini proses seleksi untuk mengisi dua posisi penting di KPK masih tahap awal. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh pihak ketiga Quantum ini akan ada beberapa tes, mulai tes potensi hingga wawancara dengan pimpinan KPK.
"Masih proses yang internal tes pertama. Untuk tes potensi itu belum dilakukan. Kami sudah menerima 13 nama untuk calon direktur dan deputi," tuturnya.
Deputi Penindakan KPK sebelumnya dijabat oleh Irjen Heru Winarko sejak 15 Oktober 2016. Pada Kamis (1/3) Presiden Joko Widodo melantik Heru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen Budi Waseso yang memasuki masa pensiun. (pmg)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK