Peluang Gatot, Mahfud MD dan Sri Mulyani Jadi Cawapres Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo dituntut jeli memilih pendampingnya sebagai calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019. Dia juga harus pandai mengelola kepentingan partai pendukungnya.

Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan Jokowi harus belajar dari peristiwa politik yang terjadi saat Pilkada DKI 2017. Beberapa parpol membatalkan dukungan karena ada unsur cemburu dan tidak puas dengan komposisi pilihan pasangan calon.

Untuk itu, Siti Zuhro mengatakan cawapres yang dipilih Jokowi nanti harus bisa diterima oleh partai pendukung. Apalagi jika Jokowi mengambil calon wakil presidennya dari kalangan nonpartai.

Sejauh ini, ada beberapa nama tokoh nonparpol yang sudah beredar. Beberapa nama yang menguat dan kerap muncul dalam hasil survei sejumlah lembaga adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen (BIN) Budi Gunawan (BG), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Lihat juga: Ada 20 Nama Bakal Cawapres Jokowi, dari AHY Hingga Mahfud MD

Peneliti senior di Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) itu mengakui dari keempat tokoh tersebut, tidak semuanya bisa diterima oleh partai-partai yang sudah resmi mendukung Jokowi.

Sri Mulyani misalnya, menurut Siti belum tentu akan diterima oleh partai Golkar. Sementara Golkar merupakan pemilik suara terbanyak di antara partai pendukung lain.

Tak hanya dengan Golkar, Sri Mulyani juga bisa memicu perlawanan dari partai utama pendukung Jokowi, PDIP.

Siti menyebut Sri Mulyani punya sejarah yang tidak baik dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sementara dengan PDIP, meskipun tidak seganas menyerang Menteri Rini Soemarno, Sri Mulyani kerap dianggap tidak pro dengan ekonomi kerakyatan.

"Sri Mulyani dicap sebagai neolib," kata Siti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/3).

Ditambah lagi, menurut Siti, Sri Mulyani tidak memiliki basis massa akar rumput yang teruji. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memilik loyalis dari kalangan akademisi, khususnya Universitas Indonesia (UI).

Lihat juga: Jenderal Gatot Soal Pilpres 2019: Kita Lihat 1 April

Siti Zuhro mengatakan Jokowi memang terlihat senang dengan Sri Mulyani, terlebih ia baru mendapat penghargaan menteri terbaik dunia.

Tapi parpol pendukung bisa menyerang Sri Mulyani dengan mempertanyakan kapasitasnya di lapangan. Sebab, menurut Siti, di bawah komando Sri Mulyani ekonomi Indonesia saat ini mendapat sorotan tajam terutama dari masyarakat bawah.

"Menteri ini diagungkan dunia internasional, tapi nyatanya mana prestasi Kemenkeu? Ini malah yang lagi ramai dana zakat diambilin. Itu aja jadi list pertanyaan panjang mempertanyakan Sri Mulyani," urai Siti Zuhro.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat juga: Mahfud MD Pasrah Dipinang Jadi Cawapres Jokowi

Terkait nama Budi Gunawan yang belakangan juga muncul, Siti Zuhro menyebut publik sudah mengetahui Kepala BIN itu mengantongi dukungan besar dari PDIP terutama dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Adapun soal faktor penerimaan dari parpol pendukung, peta politik dukungan terhadap Budi Gunawan belum terbaca dengan baik. Siti menurutkan satu-satunya indikasi bisa terbaca dari jejak rekam Budi Gunawan saat melakukan fit and proper test calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Saat itu semua parpol di DPR mendukungnya.

Menimbang Gatot Nurmantyo, Siti menduga kuat akan ada resistensi dari parpol jika Jokowi memilih mantan Panglima TNI itu. 

Lihat juga: Yusril: Pilpres 2019 Skenarionya Jokowi Vs Prabowo Lagi

Menurut Siti Zuhro, partai-partai pendukung pasangan Ahok-Djarot di pilkada DKI Jakarta, terutama PDIP dan Nasdem punya 'dendam' tersendiri terhadap Gatot Nurmantyo yang dinilai cukup aktif dalam aksi bela Islam 2 Desember 2017 (Aksi 212).

"PDIP dan Nasdem kelihatan kurang asyik dengan Gatot Nurmantyo," urai Siti Zuhro.Bicara masalah massa akar rumput, Gatot Nurmantyo memang terbilang semakin kuat di segmen pemilih Islam. Tapi sifat pemilih muslimnya, kata Siti, tidak menyeluruh.

Pemilih Islam justru lebih bisa menerima Mahfud MD yang notabene adalah figur yang dihormati di Nahdlatul Ulama (NU) dan juga segmen pemilih Islam yang moderat, terutama pecinta mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Siti pun tak meragukan basis Mahfud di akar rumput. Faktor ini yang diyakini Siti bisa menjadi modal Mahfud untuk bisa diterima oleh seluruh parpol pendukung Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

Lihat juga: PDIP Minta Parpol Koalisi Tak Banyak Berharap Kursi Cawapres

Nilai tambah lain dari sosok Mahfud adalah pengalaman yang mumpuni di tiga lembaga politik yakni yudikatif (Ketua MK), eksekutif (sebagai menteri) dan legislatif (sebagai anggota DPR).

Adapun rekam jejak rekam Mahfud sebagai bagian dari tim sukses Prabowo-Hatta di Pilpres 2014, dinilai Siti bukan hal signifikan. Kesan itu sudah memudar. Mahfud tidak pernah diidentikan sebagai pendukung setia Prabowo Subianto maupun Hatta Rajasa.

Mahfud juga sudah lepas dari PKB. Namun Mahfud diyakini Siti Zuhro bisa mengambil hati ulama dan Kiyai, khususnya di pulau Jawa. 

Dengan berbagai hal tersebut, Siti yakin Mahfud bisa diterima mayoritas partai pendukung Jokowi.

"Pengalaman-pengalaman dia itu yang membuat dekat dengan Megawati, Luhut, Oesman Sapata dan elit parpol pendukung Jokowi," ujarnya.

Lihat juga: PPP Akui Mahfud MD Cawapres Alternatif bagi Jokowi

Bisa Tiru SBY-Boediono

Langkah politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih kader non parpol Boediono di Pilpres 2009 tanpa ada resistensi dari parpol pendukung sebetulnya bisa ditiru oleh Jokowi di Pilpres 2019.

Tapi menurut Siti, yang syarat utamanya adalah memastikan elektabilitas Jokowi di atas 60 hingga 80 persen sebelum Agustus 2018 atau sebelum penetapan capres oleh KPU.

"Kalau elektabilitas di bawah 50 persen terus, tidak bisa seperti SBY. Jokowi pasti bakal tersandera dan tidak bebas pilih cawapresnya," kata dia.

Lihat juga: Seskab Ingin Cawapres Yang Tak Gerus Elektabilitas Jokowi

Siti melihat saat ini masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk memilih calon yang menurut mereka memang punya kapabilitas.

Masyarakat juga ingin agar pertarungan pilpres nanti murni sebagai kontestasi yang jernih,bukan karena sang calon kuat secara finansial.

Jokowi, kata Siti Zuhro harus sadar saat dirinya bersanding dengan Jusuf Kalla di pilpres 2014 saja hanya menang tipis dengan pasangan Prabowo-Hatta.

Posisi petahana ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan Jokowi untuk melakukan perbaikan, terutama tingkat elektabillitasnya jika ingin mengikuti strategi SBY di Pilpres 2009 lalu.

"Ditambah publik demand dan interupsi politik sekarang berbeda. Siapapun yang akan dipasangkan dengan Jokowi akan disorot tajam," tutur Siti Zuhro. (dal/wis)