Ada Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Belum Lapor Harta

Feri Agus, CNN Indonesia | Jumat, 16/03/2018 12:09 WIB
Ada Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Belum Lapor Harta Ilustrasi KPK. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan beberapa calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melaporkan hartanya. Selain itu, beberapa calon juga tak tertib membarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sejauh pemantauan ICW, para calon masih belum tertib soal pelaporan LHKPN, beberapa bahkan belum lapor sama sekali," kata Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Ester saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (16/3).

Dari penelusuran CNNIndonesia.com di laman LHKPN KPK, baru enam orang dari 10 nama calon Deputi Penindakan yang membuat LHKPN. 


Sepuluh orang itu berasal dari Polri (3 orang) dan Kejaksaan Agung (7 orang).

Dari tiga calon Polri, tercatat hanya Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brijen Firli yang melaporkan kekayaannya pada 2002 silam. Sementara, Kepala Biro Pengkajian dan Strategi Sistem Operasi Polri Brigjen Toni Harmanto, Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani tak memiliki LHKPN.

Sedangkan dari Kejagung, lima calon telah melaporkan hartanya.

Staf Ahli Jaksa Agung Feri Wibisono terakhir melaporkan hartanya pada 11 Desember 2015 dengan total kekayaan Rp2,9 miliar. Feri adalah mantan Direktur Penuntutan KPK.

Kemudian Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Khusus Wisnu Baroto terakhir melapor pada 17 Oktober 2011, dengan total harta Rp866 juta, Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejagung Heffinur terakhir melapor pada 26 Februari 2014, dengan jumlah harta Rp3,5 miliar.

Selanjutnya Tua Rinkes Silalahi melaporkan hartanya terakhir saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, pada 15 November 2007 dengan total harta Rp2,3 miliar.

Adapun Witono melaporkan kekayaan saat menjadi Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, pada 10 Agustus 2010. Dia memiliki kekayaan sekitar Rp629 juta. Dua nama lain yakni Sekretaris Jampidsus Fadil Jumhana dan Oktovianus belum melaporkan LHKPN.

Sementara itu, dari 3 nama calon Direktur Penyidikan KPK, hanya Kasubdit IV Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Djoko Poerwanto yang sudah melaporkan hartanya.

Djoko melapor pada 4 November 2015 dengan kekayaan Rp244,5 juta. Sedangkan dua nama lain, Kombes Edy Supriyadi dan Staf SDM Mabes Polri Kombes Andy Hartoyo tak ditemukan laporan harta kekayaannya.

Lola melanjutkan selain soal kepatuhan melaporkan harta kekayaannya, beberapa nama calon Deputi Penindakan maupun Direktur Penyidikan KPK itu tak jelas prestasinya selama berkarir di institusi masing-masing.

"Ada nama-nama yang tidak jelas prestasi kerja dan rekam jejaknya selama menjabat posisi tertentu di masing-masing institusi," ujarnya.

Lola berpendapat KPK bisa membuat rekrutmen terbuka seperti model seleksi pimpinan KPK dalam menjaring calon pengganti Irjen Heru Winarko yang kini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Brigjen Aris Budiman yang akan kembali ditarik ke Polri.

"Sehingga harus dipertimbangkan juga untuk membuka peluang menyeleksi orang-orang di luar nama-nama yang sudah ditawarkan oleh masing-masing lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian," kata dia.

Sejauh ini berdasarkan penjelasan KPK beberapa waktu lalu, sudah ada penyidik internal lembaga antirasuah yang turut mengikuti seleksi tersebut, khususnya untuk posisi Direktur Penyidikan KPK. Namun, KPK enggan mengungkap nama penyidik yang ikut dalam seleksi tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan masyarakat bisa melaporkan rekam jejak para calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK yang tengah mengikuti seleksi. Laporan tersebut, kata Febri menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih nama untuk dua posisi penting itu.

"Mungkin bagus jika disampaikan ke KPK, jadi bahan tambahan bagi kami. Karena yang mau kita pilih kan pejabat publik yang benar-benar klir," tuturnya.

Menurut Febri, untuk laporan harta kekayaan, KPK akan melihat kepatuhan para calon dalam membuat LHKPN, apakah melaporkan ketika menduduki posisi baru, setelah menjabat atau bahkan tidak melapor sama sekali.

"Kami lihat juga kewajaran kekayaan, kalau memang sudah pernah melapor itu bagian dari background check yang kami lakukan," ujarnya. (wis)