Satu Calon Deputi Diduga Pernah Jemput Paksa Penyidik KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu calon Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal Toni Harmanto, pernah ikut dalam dugaan penjemputan paksa lima anggota Polri yang memilih menjadi pegawai tetap KPK dan menangkap seorang penyidik yang menangani kasus korupsi simulator SIM, pada Oktober 2012 silam.

Toni ketika itu datang bersama puluhan polisi lainnya, baik yang berseragam lengkap maupun berpakaian bebas. Jenderal bintang satu ini saat peristiwa itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya.

Peristiwa yang terjadi saat KPK tengah menangani kasus korupsi di tubuh Polri itu tertuang dalam buku 'Serpihan Kisah Jurnalis Tiang Bendera'.

Pada bab berjudul Sahabat yang Kritis tertulis, "Dari rombongan kepolisian itu, tampak di antaranya Kepala Subdirektorat Reserse Mobil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan, Kasubdit Kejahatan dan Kekerasan Dirkrimum Polda Metro Jaya AKBP Helmi Santika, dan Direskrimum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Toni Harmanto."

"Saat ditanyai jurnalis apakah tujuan kedatangan ke KPK itu untuk menangkap lima penyidik KPK yang belum balik bertugas ke Mabes Polri atau menangkap seorang penyidik yang menangani kasus simulator, Toni Harmanto hanya tersenyum," demikian ditulis dalam buku tersebut yang dibaca CNNIndonesia.com, Jumat (16/3).

Lihat juga: Ada Calon Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Belum Lapor Harta

Tonny didaftarkan mengikuti seleksi posisi Deputi Penindakan KPK bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Perwira Menengah SSDM Polri penugasaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Brigjen Abdul Hasyim Gani dan Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Firli.

Munculnya nama Toni Harmanto mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Menurut Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lola Ester, KPK harus hati-hati dalam melakukan seleksi posisi Deputi Penindakan maupun Direktur Penyidikan KPK.

"Ya, justru itu, KPK harus sangat berhati-hati dalam memilih. Pada intinya, rekam jejak masing-masing calon harus dicek kembali," kata Lola saat dihubungi, Jumat (16/3).

Lihat juga: KPK Beber 13 Calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan

Lola mengatakan bahwa ICW bakal ikut mengawal seleksi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Irjen Heru Winarko dan Brigjen Aris Budiman. ICW juga tengah menelusuri rekam jejak calon dan kepatuhan melaporkan harta kekayaan.

"Sejauh pemantauan ICW, para calon masih belum tertib soal pelaporan LHKPN, beberapa bahkan belum lapor sama sekali," tuturnya.

"Selain itu, ada nama-nama yang tidak jelas prestasi kerja dan rekam jejaknya selama menjabat posisi tertentu di masing-masing institusi," kata Lola.

Bantahan Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal membantah kabar tersebut.

Menurutnya, Toni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim merupakan sosok yang tidak memiliki cacat dan berintegritas setiap melaksanakan tugas.

Lihat juga: 'KPK Butuh Orang Luar Biasa Isi Dua Posisi Deputi Strategis'

Dia pun berkata kemampuan Toni tidak perlu diragukan karena pernah menangani berbagai macam jenis tindak pidana saat menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

"Kemampuan teknisnya tidak diragukan, dia pernah menjabat Dirreskrimum Polda Metro Jaya yang mengurusi semua tindak pidana, bukan hanya korupsi," kata Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin (12/3).

Lebih dari itu, jenderal bintang satu itu menerangkan seluruh calon Deputi Penindakan KPK yang telah didaftarkan pihaknya memiliki pengalaman di bidang reserse dan rekam jejak yang baik. 

"Mereka semua berpengalaman di bidang reserse, berpengalaman juga sebagai kepala satuan wilayah karena tentunya nanti kemampuan manajerialnya dan kepemimpinannya dibutuhkan di KPK. Terus kapabilitas dan integritasnya tak diragukan," ujar mantan Kapolrestabes Surabaya itu. (wis)