Hasto Sebut Saldo Rekening Gotong Royong PDIP Capai Rp22 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan saldo rekening milik partainya saat ini bernilai sekitar Rp22 miliar. Anggaran itu bersumber dari iuran yang ditransfer ke rekening 'Gotong Royong'.

Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jakarta, Rabu (28/3).

"Saldo rekening gotong royong sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2015 terkumpul sebanyak Rp22 miliar," ujar Hasto.

Hasto merinci PDIP menggunakan rekening dari bank BCA dan bank BRI untuk menerima iuran tersebut. Besaran iuran yang diberikan bervariasi mulai dari Rp10 ribu hingga jutaan rupiah.

Lihat juga: Kader PDIP di DPR Akan Sumbang Uang Kampanye bagi Ahok-Djarot

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan sumber keuangan PDIP tidak hanya berasal dari kader, melainkan juga berasal dari petugas partai yang menduduki jabatan publik hingga pengusaha dan masyarakat umum.

Khusus untuk kader dan petugas partai, PDIP mewajibkan untuk membayar iuran sebanyak tiga kali dalam setahun.

"Kami tidak lihat besar kecilnya, tetapi kepada tanggung jawab," ujarnya.

Penggunaan anggaran, kata dia, juga tidak hanya untuk kepentingan kampanye, tapi 50 persen untuk pendidikan politik dan kaderisasi, 10 persen untuk pemberdayaan perempuan, 20 persen untuk kerakyatan, dan 20 persen manajemen partai.

Lihat juga: Cagub Papua Lukas Enembe-Klemen Punya Dana Kampanye Terbesar

"Anggaran kami juga diaudit oleh akuntan publik Paul Hadiwinata," ujar Hasto.

Pembentukan rekening gotong royong, kata Hasto, merupakan cara PDIP untuk mandiri. Ia yakin dengan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah PDIP bisa menjadi partai yang kuat.

"Jadi program ini kami luncurkan karena kami percaya kami akan berdaulat, kami akan berdiri di atas kaki kami sendiri apabila kami juga berdikari dalam pengelolaan keuangan partai," ujarnya.

Terkait dengan anggaran partai pula, Hasto berharap pemerintah dapat meniru negara lain. Sebab ia berkata bantuan keuangan partai dari pemerintah masih jauh dari proporsional.

Lihat juga: KPK Sambangi Partai Demokrat-NasDem Bahas Integritas Parpol

Wakil Ketua KIP Gede Narayana mengapresasi keterbukaan informasi keuangan yang disampaikan oleh PDIP. Ia menilai keterbukaan itu akan membuat kualitas politik Indonesia ke depan akan semakin baik.

Terlebih, agenda keterbukaan informasi dari parpol juga terkait dengan Pemilu tahun 2019.

"Kami ingin bersinergi dengan parpol dalam komitmennya mendukung keterbukaan informasi pada tahun pemilu," ujar Gede.

KIP sebagai lembaga mandiri, kata dia wajib untuk mengakomodir keterbukaan informasi dari semua pihak yang terkait dengan pemerintah, salah satunya penggunaan APBN.

(aal)