Mahyudin Tunggu Keputusan Tim Golkar Soal Kursi Pimpinan MPR
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 03 Apr 2018 20:32 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua MPR Mahyudin, mengakui Partai Golkar telah membentuk tim untuk membahas pergantian posisinya di kursi pimpinan MPR. Namun, Mahyudin mengatakan belum bertemu dengan tim itu sampai saat ini.
"Ya belum (ketemu) sih, tapi saya kira dalam politik itu banyak hal yang bisa terjadi. Saya menghargai dan menghormati apa yang diputuskan DPP, bagaimana nanti kita lihat nanti sesuai mekanisme," kata Mahyudin di kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Mahyudin menegaskan dia tidak pernah menolak dicopot dari posisi Wakil Ketua MPR. Namun, dia meminta supaya pergantian posisi pimpinan MPR sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pergantian posisi pimpinan MPR dapat dilakukan jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
Merujuk aturan itu, Mahyudin berkeras dia tidak akan mundur dari jabatannya karena tidak merasa memiliki masalah dalam menjalankan jabatannya saat ini.
"Saya menolak kalau dipaksa mengundurkan diri, ya saya masa disuruh bunuh diri harus mau. Kalau bertentangan dengan harga diri dan norma yang ada kenapa harus mau," kata Mahyudin.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelumnya telah menunjuk Siti Hediati Hariyadi, atau kerap disapa Titiek Suharto, menggantikan Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR. Namun, hingga saat ini pergantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto urung terjadi. Hal ini karena Mahyudin masih enggan mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua MPR.
Calon Anggota DPD
Sementara itu, terkait tahun politik, Pemilu 2019, pria yang kini juga tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar itu berencana menempuh jalur perseorangan ke kursi perwakilan. Ia mengaku akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.
Dia menolak pandangan bahwa keputusannya itu akibat rencana pergantian posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Mahyudin beralasan dia melakukan hal itu buat memberi kesempatan bagi kader muda Partai Golkar menjadi anggota DPR dan MPR.
"Saya ingin juga memperjuangkan kepentingan daerah di mana sekarang kami merasa ada disparitas pembangunan pusat dan daerah. Ini perlu perjuangan keras untuk daerah," kata Mahyudin.
Meskipun demikian, Mahyudin mengakui saat ini kondisi internal Partai Golkar yang tidak kondusif dan membuatnya tidak nyaman.
(ayp/kid)
"Ya belum (ketemu) sih, tapi saya kira dalam politik itu banyak hal yang bisa terjadi. Saya menghargai dan menghormati apa yang diputuskan DPP, bagaimana nanti kita lihat nanti sesuai mekanisme," kata Mahyudin di kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (3/4).
Mahyudin menegaskan dia tidak pernah menolak dicopot dari posisi Wakil Ketua MPR. Namun, dia meminta supaya pergantian posisi pimpinan MPR sesuai dengan undang-undang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), pergantian posisi pimpinan MPR dapat dilakukan jika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
Merujuk aturan itu, Mahyudin berkeras dia tidak akan mundur dari jabatannya karena tidak merasa memiliki masalah dalam menjalankan jabatannya saat ini.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelumnya telah menunjuk Siti Hediati Hariyadi, atau kerap disapa Titiek Suharto, menggantikan Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR. Namun, hingga saat ini pergantian Mahyudin dengan Titiek Soeharto urung terjadi. Hal ini karena Mahyudin masih enggan mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua MPR.
Calon Anggota DPD
Sementara itu, terkait tahun politik, Pemilu 2019, pria yang kini juga tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar itu berencana menempuh jalur perseorangan ke kursi perwakilan. Ia mengaku akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.
Dia menolak pandangan bahwa keputusannya itu akibat rencana pergantian posisinya sebagai Wakil Ketua MPR. Mahyudin beralasan dia melakukan hal itu buat memberi kesempatan bagi kader muda Partai Golkar menjadi anggota DPR dan MPR.
"Saya ingin juga memperjuangkan kepentingan daerah di mana sekarang kami merasa ada disparitas pembangunan pusat dan daerah. Ini perlu perjuangan keras untuk daerah," kata Mahyudin.
Meskipun demikian, Mahyudin mengakui saat ini kondisi internal Partai Golkar yang tidak kondusif dan membuatnya tidak nyaman.
(ayp/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK