Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Divisi Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengingatkan partai politik yang sedang berkuasa agar tidak menghalalkan berbagai cara untuk memenangi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Hal tersebut ia sampaikan dalam menjelaskan arti hukum rimba yang sempat dicuitkan oleh Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhyono (SBY), lewat akun media sosial Twitter-nya @SBYudhoyono, Selasa (17/4).
Ferdinand mengatakan hukum rimba yang dimaksud SBY adalah mengingatkan partai petahana yang sedang berkuasa agar tidak menghalalkan segala cara dalam memenangkan kontestasi Pemilu 2019, seperti menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua wajib menjalankan kontestasi secara jujur dan adil serta menggunakan cara-cara bermartabat," kata Ferdinand lewat pesan singkat kepada
CNNIndonesia.com, Rabu (18/4).
Partai yang sedang berkuasa menurutnya juga tidak boleh menggerakkan lembaga negara tertentu untuk berpihak dan membantu meraih kemenangan di Pemilu 2019.
Ferdinand menuturkan, SBY juga sangat berharap netralitas seluruh jajaran aparatur negara mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga lembaga negara lain dan kementerian. Menurutnya, SBY mengharapkan demokrasi yang bersih, jujur, dan bermartabat dapat lahir di Pemilu 2019.
"Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan untuk menang. Itu yang dimaksud dengan hukum rimba, yang kuat menang dengan segala cara," tuturnya.
Senada, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsudin juga menyatakan makna hukum rimba dalam cuitan SBY merupakan bentuk peringatan agar penyelenggara dan pihak-pihak yang berada di dalam kekuasaan seperti TNI, Polri, dan BIN bersikap netral di Pemilu 2019.
Bahkan, menurutnya, sikap tersebut sudah harus mulai dilakukan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang berlangsung di 171 wilayah.
"SBY mengingatkan kita semua pada hajatan besar, baik Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 agar penyelenggara dan pihak-pihak lain yang berada dalam kekuasaan tetap netral, menjalankan tugasnya dengan baik dengan menjunjung tinggi asas adil dan fairness bagi seluruh konstestan hajatan demokrasi," ucap dia.
Didi pun mengajak semua pihak untuk bergerak melawan praktik politik uang yang kerap mewarnai ajang pesta demokrasi di Indonesia. Hal itu berpotensi merusak proses demokrasi.
Menurutnya, pemenang yang lahir dari ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bukan disebabkan faktor kekuatan dan kemampuan finansial yang besar, melainkan menang karena kualitas, ide, dan program yang berpihak pada rakyat.
Didi juga meminta semua pihak tidak memainkan isu yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Harus dihasilkan pemimpin yang baik dan amanah, bukan pemimpin yang mengakibatkan terpecahnya bangsa ini," tutur dia.
Sebelumnya, SBY berharap Pemilu 2019, termasuk Pilpres berlangsung aman, tertib, jujur dan adil. Hal itu ia sampaikan lewat Twitter bertepatan dengan satu tahun hitung mundur menjelang Pemilu 2019.
"Semoga setiap peserta pemilu bertanding secara ksatria," katanya.
SBY juga berharap tidak terjadi kampanye hitam dan pembunuhan karakter pada Pemilu 2019. Dia juga menginginkan supaya ajang itu bebas dari serbuan kabar bohong, ujaran kebencian serta intimidasi.
"Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," kata SBY.
(osc/gil)