
Menristekdikti Minta Penyebar Radikalisme Keluar dari Kampus
Mesha Mediani, CNN Indonesia | Jumat, 04/05/2018 00:18 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menginstruksikan para rektor perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS) untuk mengeluarkan dosen dan mahasiswanya yang terbukti menyebarkan paham radikalisme.
Nasir mengklaim instansinya sudah berupaya mencegah penyebaran paham anti-Pancasila itu sejak 2015, saat pemerintah mencanangkan program wawasan kebangsaan dan Bela Negara.
"Rektor ini yang baru start 2015 wajib mencatat dosen dan mahasiswa yang diduga terpapar radikalisme, itu yang harus kita lakukan. Seperti dulu diduga HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu tidak boleh. Kalau dia memaksakan itu, harus keluar dari PNS (pegawai negeri sipil)," kata Nasir di kantornya, Jakarta, Kamis (3/5).
Menurutnya, radikalisme di kalangan terdidik adalah sejarah lama. Mantan rektor Universitas Diponegoro itu mengaku belum menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait tiga kampus yang menjadi basis penyebaran paham radikal.
"Itu mereka enggak menunjukan sama saya. Saya enggak tahu perguruan tinggi mana yang dia duga," ujarnya.
Pekan lalu, penelitian BIN pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme.
Berdasarkan penelitian tersebut, lanjut dia, juga diketahui peningkatan paham konservatif keagamaan. Pasalnya, dari penelitian diperoleh data 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad demi tegaknya negara Islam.
Kepala BIN Budi Gunawan menyebut ada 15 provinsi di Indonesia menjadi perhatian sebaran ajaran radikalisme.
(pmg/pmg)
Nasir mengklaim instansinya sudah berupaya mencegah penyebaran paham anti-Pancasila itu sejak 2015, saat pemerintah mencanangkan program wawasan kebangsaan dan Bela Negara.
"Rektor ini yang baru start 2015 wajib mencatat dosen dan mahasiswa yang diduga terpapar radikalisme, itu yang harus kita lakukan. Seperti dulu diduga HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) itu tidak boleh. Kalau dia memaksakan itu, harus keluar dari PNS (pegawai negeri sipil)," kata Nasir di kantornya, Jakarta, Kamis (3/5).
Menurutnya, radikalisme di kalangan terdidik adalah sejarah lama. Mantan rektor Universitas Diponegoro itu mengaku belum menerima laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait tiga kampus yang menjadi basis penyebaran paham radikal.
"Itu mereka enggak menunjukan sama saya. Saya enggak tahu perguruan tinggi mana yang dia duga," ujarnya.
Pekan lalu, penelitian BIN pada 2017 mencatat sekitar 39 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi terpapar radikalisme.
Berdasarkan penelitian tersebut, lanjut dia, juga diketahui peningkatan paham konservatif keagamaan. Pasalnya, dari penelitian diperoleh data 24 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan jihad demi tegaknya negara Islam.
Kepala BIN Budi Gunawan menyebut ada 15 provinsi di Indonesia menjadi perhatian sebaran ajaran radikalisme.
ARTIKEL TERKAIT

Nasir soal Pendidikan Jarak Jauh: Jangan Seperti Proyek e-KTP
Nasional 9 bulan yang lalu
Pemerintah Butuh Dosen Asing untuk Tingkatkan Mutu Kampus
Nasional 9 bulan yang lalu
Pulang Umrah, Menteri Puan Tawarkan Kurikulum Islam Moderat
Nasional 9 bulan yang lalu
BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme
Nasional 9 bulan yang lalu
Kabel di Papua Jadi Perhatian Menristekdikti Jelang SBMPTN
Nasional 9 bulan yang lalu
Balas Dendam Masih Jadi Alasan Utama Teroris Serang Polisi
Nasional 10 bulan yang lalu
BACA JUGA

PM Australia dan Tokoh Muslim Berseteru Usai Teror Melbourne
Internasional • 21 November 2018 16:32
Mantan Model Malaysia Gabung ISIS dan Tewas di Suriah
Internasional • 21 November 2018 13:10
Korban Tewas Serangan Teror di Somalia Bertambah
Internasional • 13 November 2018 08:54
PBB Sebut Temukan 200 Kuburan Massal ISIS di Irak
Internasional • 06 November 2018 20:22
TERPOPULER

Kegagapan Prabowo dan Kesalahan di Debat 2014 yang Terulang
Nasional • 2 jam yang lalu
Jokowi 'Serang' Kepemilikan Lahan Prabowo, BPN Protes ke KPU
Nasional 2 jam yang lalu
Ulasan Debat: Siasat Manis Prabowo di Balik Tampilan Kalem
Nasional 1 jam yang lalu