PSI Bantah Curi Start Kampanye di Iklan Polling Cawapres
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 04 Mei 2018 19:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni membantah partainya mencuri start kampanye saat beriklan di sebuah surat kabar pada 23 April lalu.
Logo PSI dan nomor urut partai peserta Pemilu dalam iklan polling calon cawapres dan menteri kabinet Jokowi diklaim hanya bentuk pertanggungjawaban.
Antoni mengaku telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu terkait penayangan iklan kampanye di surat kabar terbitan 23 April lalu.
"Kami sudah mengklarifikasi secara tuntas bahwa apa yang kami tayangkan tanggal 23 april itu bukan bagian dari kampanye," kata Antoni di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (4/5).
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menilai iklan yang dipasang PSI tergolong kampanye lantaran menampilkan logo dan nomor urut, yakni 11. Namun, Antoni tidak sepakat jika pencantuman logo dan nomor urut dalam iklan menjadi indikator bentuk kampanye di media massa.
Kampanye menurut versi Antoni adalah jika partainya menampilkan visi, misi, program kerja hingga ajakan untuk memilih PSI. Sementara PSI tidak menampilkan visi, misi, program kerja, hingga ajakan untuk memilih dalam iklan yang dipermasalahkan oleh Bawaslu. Bahkan, lanjut Antoni, tidak ada pula nama kader PSI yang masuk dalam polling.
Antoni lalu menjelaskan bahwa pencantuman lambang dan nomor urut PSI dalam iklan merupakan bentuk pertanggungjawaban. Menurut Antoni, suatu polling yang dipasang di media massa harus ada penanggungjawab. Identitas penanggungjawab, kata Antoni, ditampilkan dalam bentuk lambang dan nomor urut PSI.
"Enggak mungkin sebuah polling untuk publik tidak memiliki penanggung jawab. Oleh karena itu ada nama PSI sebagai penanggung jawab. Maksudnya, ini polling yang kredibel," ujar Antoni.
"Itu silakan kepada KPU dan Bawaslu untuk menafsirkan," lanjutnya.
Antoni mengaku diberondong 37 pertanyaan saat bertemu dengan pihak Bawaslu.
Selanjutnya, Antoni mempersilakan Bawaslu untuk proses hukum dan PSI tetap akan menunjukkan sikap serupa, yakni menganggap iklan yang dipermasalahkan tidak termasuk kampanye.
"Kami tentunya akan mengatakan seperti yang dikatakan tadi, yaitu kami tidak memiliki maksud melakukan kampanye yang mungkin didefinisikan oleh Bawaslu dan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan PSI diduga melakukan kampanye di luar jadwal lantaran memasang iklan di salah satu surat kabar tertangga 23 April lalu.
Iklan tersebut berisi polling mengenai tokoh-tokoh yang cocok menjadi cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2019. Selain itu, polling tersebut juga memuat tokoh-tokoh potensial untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi selanjutnya di periode kedua.
Menurut Kepala Bidang Penindakan Bawaslu DKI Jakarta Puadi, iklan PSI itu diduga sebagai bentuk kampanye lantaran memuat logo serta nomor urut PSI.
"Pemahaman kampanye bukan hanya sekadar penjabaran visi dan misi. Sekarang juga ada citra diri partai politik," ujar Puadi melalui sambungan telepon, Kamis (3/5).
Bawaslu DKI Jakarta kemudian mengundang PSI untuk memberikan klarifikasi pada Kamis (3/5). PSI pun diundang oleh Bawaslu RI untuk memberikan klarifikasi pada Kamis (4/5).
Grace Natalie Absen
Logo PSI dan nomor urut partai peserta Pemilu dalam iklan polling calon cawapres dan menteri kabinet Jokowi diklaim hanya bentuk pertanggungjawaban.
Antoni mengaku telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu terkait penayangan iklan kampanye di surat kabar terbitan 23 April lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menilai iklan yang dipasang PSI tergolong kampanye lantaran menampilkan logo dan nomor urut, yakni 11. Namun, Antoni tidak sepakat jika pencantuman logo dan nomor urut dalam iklan menjadi indikator bentuk kampanye di media massa.
Kampanye menurut versi Antoni adalah jika partainya menampilkan visi, misi, program kerja hingga ajakan untuk memilih PSI. Sementara PSI tidak menampilkan visi, misi, program kerja, hingga ajakan untuk memilih dalam iklan yang dipermasalahkan oleh Bawaslu. Bahkan, lanjut Antoni, tidak ada pula nama kader PSI yang masuk dalam polling.
Antoni lalu menjelaskan bahwa pencantuman lambang dan nomor urut PSI dalam iklan merupakan bentuk pertanggungjawaban. Menurut Antoni, suatu polling yang dipasang di media massa harus ada penanggungjawab. Identitas penanggungjawab, kata Antoni, ditampilkan dalam bentuk lambang dan nomor urut PSI.
"Enggak mungkin sebuah polling untuk publik tidak memiliki penanggung jawab. Oleh karena itu ada nama PSI sebagai penanggung jawab. Maksudnya, ini polling yang kredibel," ujar Antoni.
"Itu silakan kepada KPU dan Bawaslu untuk menafsirkan," lanjutnya.
Antoni mengaku diberondong 37 pertanyaan saat bertemu dengan pihak Bawaslu.
Selanjutnya, Antoni mempersilakan Bawaslu untuk proses hukum dan PSI tetap akan menunjukkan sikap serupa, yakni menganggap iklan yang dipermasalahkan tidak termasuk kampanye.
"Kami tentunya akan mengatakan seperti yang dikatakan tadi, yaitu kami tidak memiliki maksud melakukan kampanye yang mungkin didefinisikan oleh Bawaslu dan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan PSI diduga melakukan kampanye di luar jadwal lantaran memasang iklan di salah satu surat kabar tertangga 23 April lalu.
Iklan tersebut berisi polling mengenai tokoh-tokoh yang cocok menjadi cawapres Joko Widodo pada Pilpres 2019. Selain itu, polling tersebut juga memuat tokoh-tokoh potensial untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi selanjutnya di periode kedua.
Menurut Kepala Bidang Penindakan Bawaslu DKI Jakarta Puadi, iklan PSI itu diduga sebagai bentuk kampanye lantaran memuat logo serta nomor urut PSI.
"Pemahaman kampanye bukan hanya sekadar penjabaran visi dan misi. Sekarang juga ada citra diri partai politik," ujar Puadi melalui sambungan telepon, Kamis (3/5).
Bawaslu DKI Jakarta kemudian mengundang PSI untuk memberikan klarifikasi pada Kamis (3/5). PSI pun diundang oleh Bawaslu RI untuk memberikan klarifikasi pada Kamis (4/5).
Grace Natalie Absen
Dalam pemanggian ini, Ketua Umum PSI Grace Natalie tidak memenuhi panggilan Bawaslu untuk memberikan klarifikasi terkait kampanye di luar jadwal.
Kehadiran Grace hanya diwakili oleh Raja Juli Antoni sebagai Sekjen dan Wasekjen PSI Satya Chandra Wiguna.
Antoni mengatakan Grace tidak dapat hadir lantaran tengah berada di Jepang.
"Grace lagi di Jepang. Yang begini-begini cukup Sekjen saja," ujar Antoni.
Menurut Antoni, Grace pasti akan menjadi perwakilan PSI untuk menjelaskan kepada Bawaslu jika tidak berada di Jepang. Namun, daripada pemberian klarifikasi ditunda-tunda, Antoni memutuskan dirinya saja yang menghadap Bawaslu pada hari ini.
"Ini soal momentum saja. hari ini (Grace Natalie) sedang di Jepang. Diundangnya hari ini lho," kata Antoni.
(dal/sur)
Kehadiran Grace hanya diwakili oleh Raja Juli Antoni sebagai Sekjen dan Wasekjen PSI Satya Chandra Wiguna.
Antoni mengatakan Grace tidak dapat hadir lantaran tengah berada di Jepang.
"Grace lagi di Jepang. Yang begini-begini cukup Sekjen saja," ujar Antoni.
"Ini soal momentum saja. hari ini (Grace Natalie) sedang di Jepang. Diundangnya hari ini lho," kata Antoni.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK