Ombudsman Dukung Percepatan Pengesahan RUU Terorisme

JNP & DZA, CNN Indonesia | Rabu, 16/05/2018 06:01 WIB
Ombudsman Dukung Percepatan Pengesahan RUU Terorisme Menurut Komisioner Ombudsman Adrianus Meilala, percepatan pengesahan RUU Terorisme akan sangat membantu aparat hukum memberantas terorisme. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman RI menyambut langkah DPR RI untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Revisi Undang-Undang Anti Terorisme (RUU Terorisme) pada akhir bulan Mei ini.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meilala mengatakan pengesahan RUU Terorisme memberikan ruang dan wewenang baru kepada aparat penegak hukum dengan menggunakan data intel untuk menangkap terorisme.

"Semangat dari revisi ini adalah memberikan ruang baru, kewenangan baru kepada penegak hukum, saya enggak bilang polisi, ya, dalam menggunakan data-data intel," kata Adrianus di Gedung KPK, Selasa (15/5).


Adrianus mengatakan setelah RUU Terorisme disahkan, aparat penegak hukum dapat memidanakan terduga teroris sebelum yang bersangkutan melakukan aksinya. Selama ini Adrianus menilai langkah aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus terorisme.

"Kalau misalnya satu pihak itu (pelaku teror) bisa ditangkap sebelum berbuat itu, kan, baik sekali," kata dia.


Presiden Joko Widodo pada Senin (14/5) telah mendesak DPR mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme yang sudah molor selama dua tahun. Jokowi mengancam bakal menerbitkan Perppu jika RUU Terorisme tak dapat diselesaikan pada masa sidang legislatif di bulan Mei.

Lamanya pembahasan dan pengesahan RUU Terorisme dipicu perdebatan alot soal poin pelibatan TNI dan definisi terorisme.


Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Jokowi mendapat informasi yang salah mengenai penyebab mandeknya pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Fadli menyebut penyebab keterlambatan adalah pemerintah bukan DPR. Menurut dia, seorang Presiden seharusnya tidak memberikan keterangan yang salah sebab akan menimbulkan masalah.

"Jadi aparaturnya sendiri harus dikoordinasi dengan baik, supaya tidak salah memberikan keterangan. Presiden juga tidak boleh memberikan keterangan dari informasi yang salah," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya justru Kementerian Hukum dan HAM yang meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Terorisme. Oleh karena itu, Fadli menyebut Presiden tidak boleh menyebarkan informasi hoaks.

"Jadi yang selalu menunda itu adalah pemerintah, bukan DPR. Jadi sekali lagi jangan menyebarkan hoaks. Termasuk presiden jangan menyebarkan hoaks," kata Fadli.


Fadli mengklaim seharusnya RUU Terorisme bisa disahkan pada masa persidangan sebelumnya. Namun Kemenkumhan meminta untuk menunda, sehingga masuk ke masa reses.

Menkumham Yasonna Laoly sebelumnya telah membantah tudingan bahwa pemerintah menjadi penyebab tertundanya pengesahan RUU Terorisme.

"Oh, enggak. Kalau pemerintah dalam rapat lalu sudah oke. Akhirnya diprovokasi lagi, pandangan itu diprovokasi beberapa teman di Panja DPR. Jadi tertunda," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan. (wis/wis)