Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Riset
Setara Insititute Halili menyebut bahwa oknum
pegawai BUMN dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerap kali diduga membantu memberikan dukungan dana kepada
jaringan teroris untuk melakukan berbagai aksi teror.
Ia menggolongkan kelompok itu sebagai 'suporter' yang masuk kedalam jaringan terorisme, terutama dalam menyokong pendanaan.
"Kalau kita lihat perspektif jaringan teroris... ada termasuk [kelompok] suporter, termasuk PNS eselon tinggi, pegawai BUMN yang mentransfer dana untuk dukung aksi itu," kata Halili saat menghadiri acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang di pemerintah saat ini tak ada
screening terlebuh dulu untuk melihat pemikiran radikal yang dimiliki PNS atau pejabat BUMN itu," tambah dia.
Halili mengatakan bahwa 'suporter' masuk dalam lapis kedua jaringan terorisme. Ia mengatakan ada tiga lapis lain yang masuk kedalam lingkungan jaringan terorisme.
Lapisan PertamaLapisan pertama ditempati oleh para ideolog. Kata Halili, ideolog merupakan seseorang yang menyebarkan paham radikal kepada masyarakat untuk mengajarkan aksi teror.
Halili mengatakan ideolog memiliki strata paling tinggi. "Ideolog itulah pelapis utama yang jumlahnya tak banyak."
Selain itu, di lapisan setelah ideolog dan suporter terdapat lapis 'simpatisan'. Halili mengatakan bahwa simpatisan ini adalah pihak yang mendukung penikiran para ideolog teroris dan menerima sokongan dana untuk melancarkan aksi-aksi teror.
Biasanya, lapis simpatisan ini dilakukan oleh eksekutor yang meledakan bom atau yang biasa dikenal sebagai 'pengantin bom'.
"Simpatisan ini yang paling banyak beraksi menebar teror," imbuhnya.
Sebelumnya, Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di lembaga negara hingga BUMN sudah terpapar paham intoleran dan radikal.
Masjid-masjid yang terpapar virus intoleransi itu antara lain di lembaga kementerian sampai BUMN. Nuruzzaman mengatakan sejumlah masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.
"Pemetaan yang kita lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme," kata Nuruzzaman.
(asa)