Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla memaknai peringatan
Hari Kebangkitan Nasional dengan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.
Langkah yang telah ditempuh Kemendagri, kata Tjahjo, yakni memangkas ribuan peraturan yang menghambat proses perizinan. Ribuan yang peraturan yang dipangkas itu terdiri dari peraturan di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
"Ini kan menghemat biaya, harus ada efisiensi waktu dan sebagainya. Kami sudah hampir 1326 mangkas permendagri maupun perda-perda, sekarang sudah kita pangkas lagi 50 Permendagri yang ini menghambat sebuah proses perizinan cepat," katanya di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (21/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, kata Tjahjo, Harkitnas juga dimaknai dengan kebangkitan kualitas sumber daya manusia.
Tjahjo mengutarakan hal tersebut usai apel pagi bersama PNS Kemendagri sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei lalu.
"Pada intinya kebangkitan ini harus diartikan kebangkitan pekerja, kebangkitan kualitas SDM, kebangkitan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Tjahjo juga membandingkan Indonesia masa kini dengan Indonesia di masa silam. Khususnya saat organisasi Boedi Utomo dibentuk. Menurutnya, saat ini Indonesia telah memiliki lebih banyak sumber daya manusia. Indonesia kini pun telah mengelola banyak jenis sumber daya alam dibanding masa lalu.
Karenanya, kondisi di masa sekarang mesti dimanfaatkan sebaik mungkin dengan pembangunan di segala bidang serta peningkatan pelayanan.
"Sekarang SDA nya cukup, SDM nya ada, saya kira akan bisa lebih mudah, kalau disikapi dengan serius," ucapnya.
(dal/dal)