Takut Salah Bicara, Anies-Sandi Tunda Publikasi Pergub DP Nol

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengklaim telah menyelesaikan peraturan gubernur (pergub) tentang skema pembiayaan program rumah DP nol rupiah. Namun mereka belum kunjung mengumumkannya karena takut salah menyampaikan kebijakan andalan mereka saat kampanye Pilgub DKI 2017 lalu itu.

Sandi menyebut, Pemprov DKI tak akan mengumumkan sampai modul komunikasi dari tim konsultan selesai, sehingga tak salah menyampaikan informasi perihal skema pembiayaan rumah DP nol rupiah ini.

"Kita tidak akan rilis sebelum modul komunikasinya selesai. Kemarin itu simpang siur luar biasa, membingungkan," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/5).

Penundaan pengumuman pergub ini berdampak pada kembali diundurnya pengesahan peraturan tentang skema pembiayaan rumah DP nol rupiah.

Lihat juga: Ingin DP Rp0 Dipahami, Anies Minta BUMD Patungan Konsultan

Anies-Sandi pernah menargetkan akan merilis regulasi terkait program ini pada pertengahan April 2018. Namun yang mereka rilis hanya pergub unit pelaksana teknis.

Sementara pergub skema pembiayaan dijanjikan akan diumumkan pada awal Mei 2018. Akan tetapi sampai menjelang minggu terakhir Mei ini, janji itu belum juga direalisasikan.

Saat ini Anies sedang memerintahkan Dinas Perumahan DKI beserta empat BUMD yang menangani program tersebut untuk berkonsultasi dengan konsultan komunikasi.

Nantinya modul komunikasi itu, ucap Sandi, akan dijadikan acuan dalam mengomunikasikan program hunian murah ini ke masyarakat dan media massa.

"Kami ingin secepatnya modul ini (agar) masyarakat mengerti bahasa-bahasa yang gampang dimengerti," tutur Sandi.

Lihat juga: Pergub Industri Rumahan, Pencitraan Anies-Sandi Tabrak Aturan

Sebelumnya, Anies juga sempat menyinggung ketidakcakapan anak buahnya mengomunikasikan program DP nol rupiah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta, Senin (25/4) yang kemudian diunggah di Youtube pada Senin (7/5).

Dia pun memerintahkan keempat BUMD itu mengumpulkan iuran untuk menyewa jasa tim konsultan komunikasi guna menerjemahkan bahasa finansial dan bahasa teknis dari program DP nol rupiah. Tujuannya, supaya masyarakat bisa mudah memahaminya.

"Stop this. Ini harus berhenti. Berhenti tuh bukan berhenti komunikasi. Ini nada-nada yang berbeda ini disamakan satu suara. Nah kumpulkan saja. Jadi nanti dikoordinir ya pak untuk satu itu. Kalau pertengahan Mei sudah ada consulting firm-nya enggak usah mahal-mahal, enggak usah rumit-rumit, tapi yang efektif dan yang jago komunikasi untuk orang Indonesia," kata Anies. (osc/osc)