Insiden e-KTP yang Tercecer Masih Jadi Misteri Bagi Fadli Zon
CNN Indonesia | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mei 2018 08:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait ratusan keping e-KTP tercecer di Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Kemendagri dituntut memberi penjelasan seterang-terangnya perihal insiden tersebut.
"Kemendagri adalah pihak yang paling bertanggung jawab," ujar Fadli dalam akun twitternya yang dikutip CNNIndonesia.com pada Rabu (30/5).
Fadli menilai penjelasan terang dari Kemendagri dibutuhkan karena kejadian di Bogor menimbulkan banyak prasangka. Apalagi tahun ini digelar pilkada serentak dan pemilu 2019 semakin dekat.
"Ini tahun politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Munculnya prasangka ini, kata Fadli sangat beralasan. Karena selain tahun politik, kejadian atau masalah-masalah terkait e-KTP sudah terjadi sebelumnya.
"Sebelumnya sudah banyak terjadi rentetan kasus lainnya," ucapnya.
[Gambas:Twitter]
Pada 2014 lalu, kata Fadli, Kemendagri pernah menyatakan telah menemukan e-KTP palsu beredar di masyarakat yang diduga buatan China dan Prancis. Ini disampaikan Kemendagri dalam Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil tahun 2014 di Yogyakarta.
Kemudian pada 2015, lanjut Fadli, dari penyelidikan terkait e-KTP palsu, terungkap bahwa seorang warga negara asing bisa membayar Rp8 juta untuk mendapatkan paket kependudukan yang terdiri atas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.
Masalah berikutnya muncul pada 2017, kata Fadli. Saat itu ratusan e-KTP yang masih berlaku ditemukan seorang pemulung di tempat sampah bekas Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gowa.
"Maret 2018, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Kota Bekasi memaparkan di kotanya telah ditemukan 45.304 lembar e-KTP duplikat ganda," ujar Fadli.
Karena itu, Fadli menganggap Kemendagri harus bisa memberi penjelasan dengan terang benderang terhadap berbagai masalah e-KTP, termasuk tercecernya ratusan e-KTP di Bogor.
"Agar tahun politik dapat berjalan dengan lancar, Kemendagri selain harus menyelesaikan perekaman e-KTP, juga harus memberikan informasi yang terang terhadap kasus-kasus tersebut," ucap Fadli.
Mendagri Tjahjo Kumolo telah membantah tercecernya ratusan e-KTP di Bogor terkait politik. Dia mengaku akan mempertaruhkan jabatannya jika sampai menyalahgunakan data e-KTP untuk kepentingan politik.
Tjahjo juga menegaskan dirinya tak terlibat dalam pemalsuan KTP yang banyak terjadi.
"Saya menjamin e-KTP tak digunakan untuk Pilkada dan pemilu. Kalau barang palsu [e-KTP] ya banyak, ada barang buatan Kamboja, kalau sampai saya memalsukan [e-KTP], saya mempertaruhkan jabatan saya," ungkap dia, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (28/5).
Politikus PDI-Perjuangan itu mengaku bertanggung jawab atas kelalaian tercecernya e-KTP tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya tak ingin memanipulasi e-KTP untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengakui ada kelalaian dan pelanggaran standar operasional prosedur atas insiden ratusan e-KTP tercecer di Bogor.
"Jadi ini adalah kelalaian yang melanggar SOP. SOP-nya itu harus dengan mobil bak tertutup. Kemarin itu sebenanrya yang dipindahkan hanya lemari, meja, kursi, bukan khusus e-KTP dibawa juga," kata Zudan. (osc/gil)
"Kemendagri adalah pihak yang paling bertanggung jawab," ujar Fadli dalam akun twitternya yang dikutip CNNIndonesia.com pada Rabu (30/5).
Fadli menilai penjelasan terang dari Kemendagri dibutuhkan karena kejadian di Bogor menimbulkan banyak prasangka. Apalagi tahun ini digelar pilkada serentak dan pemilu 2019 semakin dekat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Munculnya prasangka ini, kata Fadli sangat beralasan. Karena selain tahun politik, kejadian atau masalah-masalah terkait e-KTP sudah terjadi sebelumnya.
[Gambas:Twitter]
Pada 2014 lalu, kata Fadli, Kemendagri pernah menyatakan telah menemukan e-KTP palsu beredar di masyarakat yang diduga buatan China dan Prancis. Ini disampaikan Kemendagri dalam Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil tahun 2014 di Yogyakarta.
Kemudian pada 2015, lanjut Fadli, dari penyelidikan terkait e-KTP palsu, terungkap bahwa seorang warga negara asing bisa membayar Rp8 juta untuk mendapatkan paket kependudukan yang terdiri atas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.
Masalah berikutnya muncul pada 2017, kata Fadli. Saat itu ratusan e-KTP yang masih berlaku ditemukan seorang pemulung di tempat sampah bekas Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Gowa.
"Maret 2018, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Kota Bekasi memaparkan di kotanya telah ditemukan 45.304 lembar e-KTP duplikat ganda," ujar Fadli.
Karena itu, Fadli menganggap Kemendagri harus bisa memberi penjelasan dengan terang benderang terhadap berbagai masalah e-KTP, termasuk tercecernya ratusan e-KTP di Bogor.
"Agar tahun politik dapat berjalan dengan lancar, Kemendagri selain harus menyelesaikan perekaman e-KTP, juga harus memberikan informasi yang terang terhadap kasus-kasus tersebut," ucap Fadli.
Mendagri Tjahjo Kumolo telah membantah tercecernya ratusan e-KTP di Bogor terkait politik. Dia mengaku akan mempertaruhkan jabatannya jika sampai menyalahgunakan data e-KTP untuk kepentingan politik.
Tjahjo juga menegaskan dirinya tak terlibat dalam pemalsuan KTP yang banyak terjadi.
"Saya menjamin e-KTP tak digunakan untuk Pilkada dan pemilu. Kalau barang palsu [e-KTP] ya banyak, ada barang buatan Kamboja, kalau sampai saya memalsukan [e-KTP], saya mempertaruhkan jabatan saya," ungkap dia, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (28/5).
Politikus PDI-Perjuangan itu mengaku bertanggung jawab atas kelalaian tercecernya e-KTP tersebut. Ia juga menegaskan pihaknya tak ingin memanipulasi e-KTP untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengakui ada kelalaian dan pelanggaran standar operasional prosedur atas insiden ratusan e-KTP tercecer di Bogor.
"Jadi ini adalah kelalaian yang melanggar SOP. SOP-nya itu harus dengan mobil bak tertutup. Kemarin itu sebenanrya yang dipindahkan hanya lemari, meja, kursi, bukan khusus e-KTP dibawa juga," kata Zudan. (osc/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK