Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima dan menikmati setiap kritikan yang diberikan kepada mereka.
"Kritik itu obat kuat. Kalau tidak dikritik partai luar pemerintah, kami sendiri nyari kok kritiknya enggak ada. Kritik dalam bentuk apapun kami nikmati," kata Pramono di kantornya, Jakarta, Rabu (6/6).
Hal ini disampaikan Pramono menyikapi kritik Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, bahwa pemerintah menyerah mengatasi masalah kemacetan dalam
arus mudik serta balik lebaran tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik disampaikan Mardani ketika mendengar pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai titik-titik kemungkinan macet terjadi selama arus mudik.
Pramono menyatakan pemerintah tahun ini lebih siap dan matang menghadapi arus mudik dan balik dibandingkan tahun lalu, misalnya dengan membuka jembatan dan jalan tol fungsional yang bisa menjadi opsi jalan masyarakat.
"Kami meyakini pasti ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sekarang ini ada website yang bisa dicek setiap waktu dan akan membantu pemudik. Jadi kalau mau dikritik monggo saja," tuturnya.
Terpisah, Moeldoko membantah pemerintah menyerah menangani kemacetan saat lebaran. Ia menuturkan dirinya hanya memberi tahu titik-titik kritis di balik banyaknya usaha pemerintah mempersiapkan arus mudik dan balik.
Titik-titik kritis berada setelah Cikampek ketika pengemudi harus memilih mau melewati Pantura atau jalur Selatan. Pemerintah, kata Moeldoko, mengantisipasi terjadinya penumpukan dengan memberikan informasi dari 10 kilometer sebelum area Cikampek.
Titik kritis kedua berada di KM294 karena pemudik akan mengalami transisi dari jalur operasional menuju fungsional sehingga mempengaruhi kecepatan.
Titik ketiga berada di Jembatan Kalikuto yang baru bisa beroperasi pada H-2 lebaran.
"Maka saya mohon bersabar karena hal logis dan wajar terhadap yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau nantinya masih menghambat. Tapi percayalah pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin dan sudah dicek satu per satu," tutur Moeldoko.
(osc)