Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono berpendapat kubu
Joko Widodo saat ini sedang kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Jika salah pilih, menurut Sukmo, akan membuat koalisi itu terpecah dan bukan tak mungkin akan terbentuk
poros ketiga.
"Terpecahnya kubu sebelah akan memungkinkan munculnya poros ketiga. Ini perlu diwaspadai. Itu akan muncul apabila ada peletakan cawapres yang tidak sesuai dengan harapan," kata Sukmo saat diskusi bertajuk 'Menanti Penantang Jokowi Sesungguhnya' di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/6).
Sebut saja apabila Jokowi memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres maka PPP mungkin akan keluar dari koalisi. Atau misalnya jika Ketum Golkar Erlangga Hartanto yang dipilih, maka PKB akan merajuk dan membentuk poros baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukmo sendiri memberikan masukan pada politisi Gerindra dan PKS yang hadir dalam kesempatan yang sama untuk segera menentukan pasangan capres dan cawapres. Sebab, hal itu akan menambah panik kubu sebelah yang masih dilema menentukan cawapres.
"Koalisi PAN, PKS, dan Gerindra, saya tidak menyebut PBB dulu di dalamnya, kalau semakin cepat memutuskan calonnya ini akan semakin memecah dan membuat panik pasangan petahan," ujar dia.
Menurutnya, penting bagi koalisi ini untuk mencari calon yang layak adu dan layak menang tanpa perlu melihat pada besar kecilnya partai. Tapi jika ingin menerima masukan Rizieq Shihab terkait koalisi keummatan, maka dia menyarankan Yusril dimasukkan sebagai capres atau cawapres berdasarkan hasil rekomendasi PA 212.
"PBB akan mengacu pada PA 212 di mana dalam hasil rekomendasi PA 212 Pak Yusril mendapatkan rekomendasi menjadi salah satu capres cawapres yang diusung oleh koalisi keumatan," imbuhnya.
Namun jika tidak diajak masuk ke koalisi keumamtan itu pun PBB tak keberatan. Partainya saat ini lebih fokus dalam pemenangan pemilu legislatif.
"Yang terpenting bagi PBB adalah jika berada di pihak oposisi maka pihak itu harus yang pasti menang dan menjunjung kepentingan umat. Jika tidak, maka PBB akan memilih poros yang lain," pungkasnya.
(osc)