Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar bakal mengawasi kinerja dan netralitas Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol Mochamad Iriawan yang baru saja dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
"Kami akan memantau dan mengawasi kinerja Pak Iwan Bule (panggilan karib Iriawan) untuk menjaga netralitasnya," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (18/6).
Golkar, kata dia, juga menegaskan Iriawan untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dalam gelaran Pilkada Serentak di Jawa Barat, 27 Juni 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jika tidak netral, tidak hanya kepolisian yang akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat, tapi juga pemerintah juga akan rusak di mata publik.
Lebih lanjut, sambung Ace, pihaknya menghormati penunjukkan mantan Asisten Operasi Kapolri tersebut untuk menjadi penjabat gubernur Jabar.
"Penetapan itu merupakan domain pemerintah yang seharusnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tentu harus hormati keputusan itu," katanya.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dapat menimbulkan berbagai tafsiran di masyarakat.
"Apalagi kalau ada yang berpandangan bahwa pengangkatan plt dari unsur jenderal polisi dapat mempengaruhi pilkada," ujar Saleh dalam pesan singkatnya.
Saleh menuturkan pengangkatan itu pun jangan sampai membuat orang berpikiran ada motif politik untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu. Sebagai pj gubernur, menurutnya, orang yang ditunjuk harus netral dan tidak berpihak.
"Sebaiknya dievaluasi aja. Mendagri harus beri penjelasan utuh. Hal seperti ini juga sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu. Mestinya tidak terulang lagi," ujarnya.
Pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar dipimpin langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Pelantikan berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6) pagi tadi.
Iriawan dilantik menjadi pejabat nomor satu di Jawa Barat berdasarkan Keppres 106/P/tahun 2018 yang dikeluarkan pada 8 Juni 2018.
Penunjukan Iriawan tersebut menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menyebut Iriawan adalah sosok yang tepat dalam mengamankan Jabar, terlebih jelang Pilkada Serentak 2018. Sementara pihak lainnya menduga ada konflik kepentingan dalam penunjukkan Iriawan.
(kid)