Sumber Dana Iklan OK OCE di Televisi Masih Misteri
Dhio Faiz | CNN Indonesia
Kamis, 12 Jul 2018 21:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno masih belum mau mengungkap sumber pendanaan dan angka anggaran iklan program OK OCE di beberapa stasiun televisi nasional. Sandi berdalih detail anggaran akan dipaparkan setelah evaluasi dari kebijakan itu selesai dilakukan.
"Rincian biaya tentunya nanti akan disampaikan begitu diketahui efektivitasnya seperti apa. Ini baru, kalau enggak salah selama 14 hari," kata Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/7) malam.
Sandi juga mengklaim anggaran itu berasal dari pihak swasta. Namun ia enggan merincinya.
"Pendekatannya ini adalah public private partnership. Keinginan saya bahwa iklan itu tidak dibiayai APBD karena yang merasakan manfaatnya itu adalah dunia usaha juga," tambah Sandi.
Dia berharap iklan OK OCE dapat menambah minat warga Jakarta untuk ikut program kewirausahaan itu.
Saat dikonfirmasi, Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Informatika DKI Jakarta belum bisa mengungkap hal itu.
Sebelumnya, iklan OK OCE tersiar di beberapa stasiun televisi nasional. Dalam iklan berdurasi 30 detik itu, ditampilkan testimoni peserta OK OCE bernama Tri Purwanti.
Tri menceritakan kisah merintis usaha kuliner yang dibantu OK OCE. Sepanjang iklan itu tercantum foto Anies-Sandi di sebelah kiri layar dan logo Pemprov DKI Jakarta di kanan atas layar.
OK OCE sendiri merupakan program kewirausahaan Anies-Sandi yang digerakkan PGO. Meski sudah berjalan sekitar sembilan bulan, program ini belum memiliki payung hukum yang jelas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun mengakui hal itu saat rapat monitoring dan evaluasi OK OCE.
"Low light-nya, kerja sama Pemprov DKI dengan PGO [Perkumpulan Gerakan OK OCE] belum ditanda tangan. Padahal kita sudah 40 ribu. Model baru di Pemprov, belum ada payung hukum, tapi sudah jalan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/7).
Atas dasar itu, dalam rapat tersebut Sandi pun meminta Kepala Biro Perekonomian Kesejahteraan Sosial Sri Haryati untuk mempercepat proses. Nota kesepahaman (MoU), katanya, harus ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sehingga dapat mendorong payung hukum dari pelaksanaan program kewirausahaan tersebut.
Sandiaga mengaku takut OK OCE yang ia kampanyekan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dituding ilegal tanpa payung hukum yang jelas.
"Saya akan ingatkan ke Pak Sekda karena Pak Gubernur sudah ok. It's just the matter of time," lanjut dia.
OK OCE adalah salah satu program andalan Anies-Sandi yang digembar-gemborkan dalam kampanye Pilgub DKI untuk menarik hati pemilih di Jakarta. Mereka menggagas pendampingan bagi 250 ribu calon wirausahawan. Setelah menjabat, Anies-Sandi mendorong di setiap kecamatan ada pojok atau sekretariat OK OCE dan para pendamping aau pelatih kewirausahaan di tiap-tiap kecamatan di Jakarta.
(osc)
"Rincian biaya tentunya nanti akan disampaikan begitu diketahui efektivitasnya seperti apa. Ini baru, kalau enggak salah selama 14 hari," kata Sandi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/7) malam.
Sandi juga mengklaim anggaran itu berasal dari pihak swasta. Namun ia enggan merincinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap iklan OK OCE dapat menambah minat warga Jakarta untuk ikut program kewirausahaan itu.
Sebelumnya, iklan OK OCE tersiar di beberapa stasiun televisi nasional. Dalam iklan berdurasi 30 detik itu, ditampilkan testimoni peserta OK OCE bernama Tri Purwanti.
Tri menceritakan kisah merintis usaha kuliner yang dibantu OK OCE. Sepanjang iklan itu tercantum foto Anies-Sandi di sebelah kiri layar dan logo Pemprov DKI Jakarta di kanan atas layar.
OK OCE sendiri merupakan program kewirausahaan Anies-Sandi yang digerakkan PGO. Meski sudah berjalan sekitar sembilan bulan, program ini belum memiliki payung hukum yang jelas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun mengakui hal itu saat rapat monitoring dan evaluasi OK OCE.
"Low light-nya, kerja sama Pemprov DKI dengan PGO [Perkumpulan Gerakan OK OCE] belum ditanda tangan. Padahal kita sudah 40 ribu. Model baru di Pemprov, belum ada payung hukum, tapi sudah jalan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/7).
Atas dasar itu, dalam rapat tersebut Sandi pun meminta Kepala Biro Perekonomian Kesejahteraan Sosial Sri Haryati untuk mempercepat proses. Nota kesepahaman (MoU), katanya, harus ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sehingga dapat mendorong payung hukum dari pelaksanaan program kewirausahaan tersebut.
Sandiaga mengaku takut OK OCE yang ia kampanyekan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 akan dituding ilegal tanpa payung hukum yang jelas.
"Saya akan ingatkan ke Pak Sekda karena Pak Gubernur sudah ok. It's just the matter of time," lanjut dia.
OK OCE adalah salah satu program andalan Anies-Sandi yang digembar-gemborkan dalam kampanye Pilgub DKI untuk menarik hati pemilih di Jakarta. Mereka menggagas pendampingan bagi 250 ribu calon wirausahawan. Setelah menjabat, Anies-Sandi mendorong di setiap kecamatan ada pojok atau sekretariat OK OCE dan para pendamping aau pelatih kewirausahaan di tiap-tiap kecamatan di Jakarta.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK