Anies Anggap Politis DPRD DKI Tolak Laporan APBD 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2017 yang ditolak sejumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta bermuatan politis.

Padahal kata Anies proses tersebut merupakan hal teknis yang sebenarnya sudah bisa diselesaikan.

"Saya rasa ini prosesnya sudah menjadi politis padahal sebenarnya ini menjadi proses yang teknokratis," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (20/7).

Lihat juga: Laporan Keuangan Ditolak, Sandi Minta DPRD Tak Hambat Program

Pembahasan LKPJ APBD DKI 2017 antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD sempat berlangsung alot. Pihak Pemprov dianggap tak bisa menjelaskan anggaran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp4,29 triliun oleh para anggota dewan itu.

Anggaran itu pun disebut tidak masuk ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2017. Karena itu, LKPJ APBD 2017 Pemprov DKI Jakarta pun ditolak.

"Mereka berasalan karena Silpa. Nanti kita teruskan saja pembicaraan dengan mereka mengapa ini terjadi Silpa," kata Anies.

Dalam laporan yang diterima dewan, Silpa DKI 2017 mencapai angka sebesar Rp13,17 triliun yang didapatkan dari dua sumber. Sumber pertama yakni dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp2,482 triliun.

Lihat juga: Prabowo Duga Ada yang Ingin Jegal Anies Jadi Cawapres

Uang tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 2,21 triliun, dan pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp272 miliar. Sumber kedua karena efisiensi belanja dan belanja yang tidak terserap dengan total Rp11,1 triliun.

Dengan rincian, belanja operasi sebesar Rp6,35 triliun, belanja modal Rp4,36 triliun, serta belanja tak terduga dan transfer sebesar Rp44,68 miliar.

Anies pun menjelaskan, Silpa sebesar Rp13,17 triliun itu sebenarnya berasal dari pendapatan yang meningkat ditambah realisasi pengadaan tanah sebesar 72%.

Realisasi pengadaan tanah itu pun sebenarnya tak mencapai 72 persen lantaran terkendala prosedur.

Lihat juga: Anies Minta Wali Kota Baru Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah

Bahkan kata Anies pihaknya pun telah melakukan berbagai upaya agar penggunaan dana di DKI Jakarta tak menyalahi aturan, salah satunya dengan mengeluarkan pergub terkait larangan pengguna cash di lingkungan pemerintahan.

"Karena ada prinsip kehati-hatian yang kita terapkan. Bulan Desember lalu, saya juga telah membuat pergub yang tidak lagi izinkan pembayaran dengan uang cash. Nah karena itulah menjadi lebih hati-hati," kata dia. (pmg/gil)