OTT Lapas Sukamiskin Jadi Peringatan KPK untuk Para Kalapas

Bintoro Agung, CNN Indonesia | Minggu, 22/07/2018 12:02 WIB
OTT Lapas Sukamiskin Jadi Peringatan KPK untuk Para Kalapas Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kasus suap di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin menjadi peringatan bagi semua kepala lapas. Komisi antirasuah itu mengingatkan bahwa mereka yang bekerja di lapas dapat kena gasak jika terbukti bersalah.

"Karena petugas permasyarakatan termasuk kategori penyelenggara negara yang dapat ditangani oleh KPK," tulis Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pernyataan tertulis, Minggu (22/7).

Febri menilai upaya negara dalam pemberantasan korupsi akan terus terganggu ketika petugas lapas dan warga binaan masih mempraktikkan laku korupsi. Ini terutama berpengaruh pada efek jera yang seharusnya timbul selama koruptor mendekam di sel penjara namun terkikis oleh praktik suap-menyuap ini.
"Kerja keras penyidik dan penuntut umum memproses dan membuktikan kasusnya menjadi nyaris sia-sia jika terpidana korupsi masih mendapat ruang transaksional di lapas dan menikmati fasilitas berlebihan dan bahkan dapat keluar masuk tahanan secara leluasa," keluh Febri.


Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengelola lapas sebelumnya meminta maaf. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengaku pihaknya kecolongan atas praktik menyimpang yang terjadi di Sukamiskin.

"Kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini, kepada Bapak Presiden, dan tentunya kepada Bapak Menkumham. Ini masalah serius dan sejatinya secara paralel kami sedang mempersiapkan adanya revitalisasi permasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana," ucap Sri dalam konferensi pers pada Sabtu (21/7) malam.
Sri berjanji pihaknya bakal membersihkan fasilitas-fasilitas yang tak sesuai prosedur di lapas di seluruh Indonesia sesuai arahan Menteri Yasonna Laoly pada Senin besok.

Selain bersih-bersih fasilitas, lanjut Sri, pihaknya juga akan bekerjasama dengan KPK. Bentuknya, penempatan napi korupsi dalam sejumlah lapas, tak hanya Lapas Sukamiskin, dengan tujuan memangkas eksklusivitas.

Jual-beli fasilitas di dalam sel menjadi salah satu temuan KPK dalam OTT yang mereka laksanakan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Fasilitas itu berupa pendingin ruangan (AC), dispenser, televisi, kulkas, telepon seluler, hingga jam besuk yang lebih lama dari seharusnya. Narapidana yang menginginkan fasilitas itu harus membayarkan sejumlah uangnya ke oknum lapas.

Febri menyatakan KPK merespons baik niat perbaikan dari Kemenkumham itu. Namun ia mengingatkan usaha itu harus dilakukan segera dan terus-menerus.

"Kita harus berhenti hanya menyalahkan oknum apalagi jika sampai menggunakan dalih-dalih pembenaran dan apologi terhadap kondisi yang ditemukan tim KPK dalam kegiatan tangkap tangan," pungkas Febri. (age/age)