Buntut OTT KPK, Aparat Bongkar Gazebo di Lapas Sukamiskin

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Senin, 23/07/2018 11:13 WIB
Buntut OTT KPK, Aparat Bongkar Gazebo di Lapas Sukamiskin Kementerian Hukum dan HAM akan mempersiapkan ruang kunjungan baru di Lapas Sukamiskin sebelum membongkar gazebo yang menjadi tempat pertemuan tamu dengan napi. (Detikcom/Tri Ispranoto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum akan segera membongkar saung atau gazebo yang berada di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Puluhan unit gazebo di Lapas Sukamiskin dibangun dari bambu dengan dinding anyaman rotan dan beratap ijuk. Gazebo tersebut biasa dimanfaatkan para napi untuk menerima kedatangan tamu yang membesuk.

"Kami akan mempersiapkan dulu untuk ruang kunjungannya karena kita tidak punya ruang kunjungan," kata Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami usai melakukan sidak di Lapas Sukamiskin, Minggu (27/7).

Sri tak memungkiri gazebo yang ada di lapas saat ini dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya.


"Yang sekarang saung sudah jauh lebih terbuka," ucapnya.

Namun, gazebo tersebut tetap akan dibongkar.

"Kami akan segera melakukan exercise dan membuat saung yang lebih representatif," tuturnya.

Pasca penggeledahan kamar lapas, pihaknya berencana melakukan normalisasi. Para napi tidak diperbolehkan memiliki barang pribadi.

"Hanya boleh barang-barang yang sesuai standar. Misalnya, kasur dispenser, kipas angin, buku dan tempat ibadah," jelasnya.

Sidak petugas Kemenkumham dilakukan menyusul penangkapan Kalapas Sukamiskin
Wahid Husein dalam operasi tangkap tangan KPK, Sabtu (21/7). Penangkapan kasus suap izin 'kaluar-masuk' napi itu sekaligus mengungkap fenomena sel mewah bagi napi berduit.

Sebar Napi Koruptor

Kemenkumham saat ini masih mempertimbangkan wacana memindahkan narapidana korupsi ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

"Rencana itu masih pendalaman seperti apa kebijakannya nanti akan disampaikan. Untuk sementara napi dengan tindak pidana korupsi masih di sini (Sukamiskin)," tegas Sri.

Sri menyebut kapasitas lapas dan rutan di Indonesia saat ini jumlahnya mencapai 124 ribu. Namun isinya saat ini dihuni sekitar 250 ribu orang.

"Jumlah penghuni lapas dan rutan sudah dua kali lipat. Kita butuh kesiapan untuk melakukan pemindahan," ujarnya. (hyg/gil)




BACA JUGA