Lelang Pemprov DKI yang Gagal di 2017 Capai Rp52,2 M

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta membeberkan daftar lelang yang gagal dilaksanakan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2017. Daftar lelang yang gagal ini merupakan bagian dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) dari APBD 2017.

Dalam dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, nilai lelang yang gagal selama 2017 mencapai Rp52.290.836.876.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan sejumlah anggota dewan mencecar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kegagalan lelang tersebut.

"Enggak usah takut, ketok palu November kemarin Rp77 triliun, tapi gunakannya takut," kata Prasetio dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (23/7).

Dalam dokumen tersebut tercatat ada 41 lelang yang gagal dilaksanakan. Dinas Kesehatan DKI jadi SKPD dengan nilai gagal lelang terbesar, yakni Rp13,7 miliar.

Lelang paling besar adalah lelang belanja bahan dan pangan untuk RSUD yang nilainya mencapai Rp9 miliar. Alasan yang tertera di kolom keterangan adalah penyedia tidak memenuhi syarat teknis.

Lalu Dinas Perhubungan jadi SKPD paling sering gagal lelang. Ada sembilan lelang senilai total Rp8 miliar yang gagal dirampungkan Dishub DKI.

Mayoritas lelang yang gagal dilakukan Dishub DKI berkaitan dengan pengadaan transportasi laut.

"Gagal lelang karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis yang tertuang dalam dokumen pengadaan," tulis kolom keterangan dalam dokumen tersebut.

Lihat juga: Laporan Keuangan Ditolak, Sandi Minta DPRD Tak Hambat Program

Prasetio menyebut banyaknya lelang yang gagal karena kepemimpinan kurang tegas mengawal SKPD.

"Kalau hati teman-teman bersih, niat bersih, pasti beres. Ini saya tidak marah-marah loh, ini gaya saya bicara. Masa gue mau pakai gaya Ahok lagi biar lo pada kerja benar nih," sindir Prasetio kepada puluhan SKPD yang hadir di rapat itu.

Pemprov DKI menyisakan Rp13,1 triliun dari APBD 2017. Laporan keuangan tersebut masih dibicarakan bersama DPRD DKI.

Prasetio dua kali menolak untuk menandatangani laporan keuangan APBD 2017 karena merasa ada kejanggalan dalam laporan yang mencatat sisa anggaran (silpa) Rp13,1 triliun itu.

"Ini tidak saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein?" kata Prasetio dalam rapat di Gedung DPRD DKI.

Lihat juga: Anies Anggap Politis DPRD DKI Tolak Laporan APBD 2017

(ugo)