Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta
Sandiaga Uno melontarkan wacana untuk memberikan subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta
OK OCE yang telah mencapai 42.833 orang.
Sandi menyebut Pemprov DKI Jakarta sedang menggodok rencana itu dan akan menjadikan APBD sebagai sumber pendanaan.
"Ini yang sedang dihitung paling tidak sekarang 42 ribu, targetnya 200 ribu OK OCE. Dari segi APBD kita harus bicara juga dengan teman-teman di dewan. Ini juga akan jadi sinergi antara Pemerintah Pusat, BUMN, dan kami Pemprov DKI," kata Sandi saat ditemui di Hotel Double Tree, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta OK OCE masuk dalam kategori bukan penerima upah. Jika diasumsikan pendapatan peserta OK OCE setara upah minimum provinsi (UMP) DKI, maka setiap orang wajib menyetor iuran Rp116,240 per bulan.
Untuk iuran 42.833 peserta OK OCE, bakal menelan Rp4,97 miliar per bulan. Maka dalam satu tahun APBD DKI bakal menanggung beban subsidi BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta OK OCE mencapai Rp59,7 miliar.
Sandi menyebut rencana ini merupakan bagian dari ambisi besar Pemprov DKI melindungi 6,5 juta tenaga kerja di Jakarta dengan asuransi tenaga kerja.
Tahun ini, kata Sandi, Jakarta menargetkan 2 juta tenaga kerja dapat BPJS Ketenagakerjaan. Namun baru tercapai 30 persen dengan alasan banyak pekerja di Jakarta bekerja di sektor informal seperti kewirausahaan.
"Jadi ini adalah pemikiran yang mudah-mudahan pada ujungnya bisa meningkatkan gairah ekonomi di DKI Jakarta, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan jaminan kepada para tenaga kerja dan memberikan manfaat lebih kepada mereka," klaim Sandi.
Sebelumnya, Sandi juga mengungkapkan keinginan untuk menambah tenaga pendamping OK OCE. Saat ini sudah ada 176 orang pendamping dan Sandi ingin mrnambahnya menjadi 742 orang.
Lalu gaji mereka akan dinaikkan hingga 1,5 kali UMP DKI Jakarta. Dengan kata lain APBD 2019 bakal mendapat beban Rp32 miliar hanya untuk memenuhi keinginan Sandi itu.
"Lagi dihitung untuk 2019, belum final. Kalau dilihat dari program yang alhamdulillah sangat diterima masyarakat ini, angkanya tentunya relatif. Buat kami yang penting tepat guna, tepat manfaat," kata Sandi.
(ugo)