Survei Cawapres ke 100 Orang: Samad Paling Antikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) kepada 100 responden mengungkap bahwa ada 16 nama calon Wakil Presiden yang dianggap berintegritas dan punya komitmen antikorupsi.

Dari 16 nama itu, lima besar ditempati oleh eks Ketua KPK Abraham Samad, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, eks Menko Perkonomian Rizal Ramli, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB), dan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Lihat juga: Survei KedaiKOPI: Kadar Religius Jokowi dan Prabowo Rendah

"Dari hasil survei yang cawapres yang diharapkan, ada Abraham Samad (dengan raihan) 96 persen, Susi 85 persen, Rizal Ramli 81 persen, TGB 80 persen, dan Anies 71 persen," kata Peneliti Lembaga Survei Kedai Kopi Kunto Adi Wibowo, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).

Sebanyak 16 nama itu muncul lewat diskusi kelompok terfokus (FGD) pada 23 Juli dan telesurvey atau survei jarak jauh kepada 100 responden di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat pada 24 Juli.

Kunto menjelaskan, pentingnya survei soal cawapres yang berintergritas dan memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi ini terkait banyaknya harapan publik soal cawapres dengan kategori ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Jakarta, Minggu, 15 Juli. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Hal itu dipaparkan dalam penelitian Kedai Kopi yang dilakukan pada 3-7 Juli.

"Jadi penelitian sebelumnya, publik menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen anti korupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat antikorupsi sebesar 90,2 persen," kata Kunto.

Tidak hanya itu, Kunto juga menyebut bahwa FGD itu menghasilkan pandangan bahwa pemerintahan saat ini lebih baik dalam menangani korupsi (45 persen responden).

[Gambas:Twitter]

Sementara, 17 persen menganggap lebih buruk dan 38 persen memandang bahwa penanganan korupsi di rezim ini sama saja dengan rezim sebelumnya.

"Mayoritas peserta FGD menyatakan pemerintahan ini tidak lebih baik dari pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi, hal ini merupakan lampu kuning bagi Pak Jokowi. Perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi." kata Kunto.

Dari FGD itu pula, lanjutnya, terungkap bahwa 21 persen responden menganggap hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor.

Lihat juga: KPU: Lima Bakal Caleg Eks Koruptor Dikembalikan ke Parpol

Selain itu, sebanyak 17 persen menilai napi kasus korupsi layak dihukum seberat-beratnya, penjara (15 persen), hukuman mati (14 persen) dan dimiskinkan (13 persen).

"Bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor," tandas Kunto.

Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh Alvara, 17 Januari sampai 7 Februari 2018, mengungkap bahwa ada tiga pertimbangan utama pemilih dalam memilih sosok capres. Yakni, jujur, dekat dengan rakyat, dan bebas korupsi.

Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi, di Jakarta, Rabu, 11 Juli. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Hasilnya, Jokowi memimpin dengan raihan sebesar 46,1 persen, Prabowo Subianto 26,5 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,2 persen, dan Gatot Nurmantyo 1,4 persen.

Survei ini melibatkan 2.203 responden melalui wawancara tatap muka dan kuesioner.

(arh/sur)