Ingin 2019 Ganti Presiden, Jubir HTI Hadiri Ijtima Ulama
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Jumat, 27 Jul 2018 19:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto hadir dalam acara Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Ismail menyebut kehadirannya tersebut dalam rangka ingin menyampaikan aspirasi anggota HTI terkait dengan sosok pemimpin bangsa ke depan.
Menurut Ismail, selama empat hingga lima tahun ini, HTI melihat jika seorang pemimpin dan kepemimpinannya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara.
"Itu aspirasi kami, tentu saja bagaimana perjalanan bangsa negara kita kedepan ini menjadi lebih baik," kata Ismail di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Jumat (27/7).
Ismail pun mengungkapkan dirinya setuju untuk mengganti presiden di pemerintahan selanjutnya.
Bahkan secara tegas, Ismail mengajak semua pihak untuk tidak memilih seorang presiden yang telah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
"Jangan pilih presiden yang membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap ulama, yang menerbitkan perppu ormas, bahkan membubarkan ormas. Saya kira tone-nya sudah sama bahwa 2019 itu sudah mesti ganti presiden," kata Ismail.
HTI telah dibubarkan oleh pemerintah seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kini telah diundangkan. (sur)
Ismail menyebut kehadirannya tersebut dalam rangka ingin menyampaikan aspirasi anggota HTI terkait dengan sosok pemimpin bangsa ke depan.
Menurut Ismail, selama empat hingga lima tahun ini, HTI melihat jika seorang pemimpin dan kepemimpinannya bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi bangsa dan negara.
"Itu aspirasi kami, tentu saja bagaimana perjalanan bangsa negara kita kedepan ini menjadi lebih baik," kata Ismail di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Jumat (27/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan secara tegas, Ismail mengajak semua pihak untuk tidak memilih seorang presiden yang telah melakukan kriminalisasi terhadap para ulama.
"Jangan pilih presiden yang membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap ulama, yang menerbitkan perppu ormas, bahkan membubarkan ormas. Saya kira tone-nya sudah sama bahwa 2019 itu sudah mesti ganti presiden," kata Ismail.
HTI telah dibubarkan oleh pemerintah seiring dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kini telah diundangkan. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK