Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi partai pendukung Joko Widodo alias
Jokowi-Ma'ruf Amin diklaim tidak pernah membahas perihal pergantian posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang dijabat politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Asman Abnur.
Hal itu menyikapi wacana perombakan kabinet usai pengunduran diri Asman Abnur dari posisi Menpan-RB karena sikap PAN yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada
Pilpres 2019.
"Tidak pernah kita sindir-sindiran atau bahas-bahasan itu, enggak pernah," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Arsul mengklaim koalisi pendukung Jokowi yang berisi sembilan partai politik juga tidak pernah mengajukan diri untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Asman.
Sebab, kata dia, perombakan kabinet merupakan hak Jokowi sebagai presiden, termasuk sosok penggantinya yang bakal diisi kalangan profesional atau dari partai politik.
Namun, menurut Arsul, jika ada satu partai yang sudah tidak lagi mendukung pemerintah, maka pengunduran diri dari jabatan yang diberikan merupakan salah satu cara menjaga fatsun politik.
"Kalau katakanlah satu partai atau satu fraksi sebagai kepanjangan tangan dari partai itu sudah menyatakan diri di luar pemerintahan, sebaiknya mengundurkan diri menurut saya, bahkan jangan menunggu diganti," katanya.
Arsul juga meyakini perombakan Menpan-RB tidak akan menggangu roda pemerintahan. Sebab, peran menteri dinilai hanya sebagai pengambil kebijakan dan bukan pelaksana teknis di lapangan.
Sebelumnya, PAN disebut telah mendapat konfirmasi bahwa Asman Abnur akan izin mundur dari jabatan Menpan-RB ke Presiden Joko Widodo sebelum ada perombakan kabinet.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa mundurnya Asman berkaitan dengan sikap partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada pilpres 2019.
"Pak Asman menyatakan mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dari pemerintahan Pak Jokowi," kata Viva di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).
 Koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. (CNNIndonesia/Abi Sarwanto). |
NasDem Tak Ajukan PenggantiDi tempat terpisah, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan partainya tidak mengajukan nama calon pengganti Asman Abnur yang sudah menyatakan mundur dari jabatan Menpan RB. Meskipun NasDem merupakan salah satu partai koalisi Pemerintah.
"NasDem tidak punya preferensi siapa-siapa (untuk diajukan)," kata Willy di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).
Ia mengatakan NasDem sepenuhnya menyerahkan keputusan terkait jabatan menteri dan perombakan kabinet kepada Jokowi selaku presiden. Bagi Nasdem, kata Willy, tidak menjadi masalah jikapun pengganti Asman bukanlah kader NasDem.
"Kami serahkan pada Pak Jokowi, apakah ini akan diberikan kepada teman-teman di koalisi, kepada partai pengusung, terserah, bebas atau kepada orang yang profesional itu juga bisa," kata Willy.
Lebih jauh menurut Willy hal terkait reshuffle menteri bukan hanya pada konteks Asman lantaran PAN bukan bagian dari koalisi, namun juga karena ada beberapa menteri lain yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Atas dasar itu, situasi ini jangan sampai menghambat kerja pemerintahan.
"Jangan kemudian ini menggangu kinerja pemerintah Pak Jokowi," kata dia.
Istana membuka kemungkinan dicopotnya Asman dari jabatan Menpan RB setelah PAN memutuskan berkoalisi sekitar dua tahun lalu. Dukungan PAN itu berujung pada masuknya Asman Abnur sebagai MenPAN-RB melalui reshuffle kabinet yang kedua.
Tapi untuk Pilpres 2019, PAN memutuskan akan berkoalisi bersama Partai Gerindra, PKS, dan Demokrat dengan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengonfirmasi bahwa Asman akan mundur dari jabatannya. Keputusan Asman ini berkaitan dengan sikap partai yang mendukung Prabowo-Sandiaga.
"Pak Asman menyatakan mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dari pemerintahan Pak Jokowi," kata Viva di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).
(osc)