Jihad Rizieq Shihab di Balik Pengadangan #2019GantiPresiden
Bintoro Agung | CNN Indonesia
Rabu, 29 Agu 2018 08:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Seruan jihad pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dari Kota Makkah dianggap sebagai resistensi sikap aparat keamanan dalam menyikapi aksi #2019GantiPresiden.
Rizieq menyerukan pengikutnya untuk melakukan jihad melawan para pihak yang dia sebut sebagai preman-preman bayaran. Seruan itu menyebar luas di media sosial.
"Ayo lawan preman bayaran dan pelindungnya," kata Rizieq.
Menurut Rizieq, aparat keamanan sebagai wasit pertandingan tidak boleh turun ke lapangan. Juru bicara FPI Slamet Maarif membenarkan pernyataan tersebut.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai cara-cara aparat dalam merespons aksi #2019GantiPresiden melahirkan resistensi yang dapat menyebabkan konflik baru. Seruan jihad dari Rizieq adalah contohnya.
Syamsuddin menilai tindakan kepolisian cenderung terlampau reaksioner. Sikap aparat seperti demikian menurutnya berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Potensi konflik dalam politik itu akan muncul bila aparat negara khususnya kepolisian tidak bijak dalam mengatasinya. Bagaimanapun, kuncinya ada di konsistensi penegakan hukum," kata Syamsuddin yang dihubungi via telepon, Selasa (28/8).
Neno Warisman diadang di Pekanbaru, Riau, saat akan menghadiri aksi #2019GantiPresiden. Pembatalan aksi serupa juga dialami Ahmad Dhani dan kelompoknya di Surabaya beberapa waktu lalu.
Syamsuddin menilai aksi #2019GantiPresiden sebagai ekspresi politik yang normal. Selama aksi tersebut berjalan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyebar ujaran kebencian atau hasutan, tidak mengganggu ketertiban umum, Syamsuddin menilai aparat tak perlu dicegah.
Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam aksi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya berdampak pada pemberangusan pendapat.
"Jadi biarkan saja asalkan tidak melanggar, ketika melanggar baru ditangkap," imbuh Syamsuddin.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai sebaliknya. Bambang berkata tindakan yang diambil oleh kepolisian di Pekanbaru dan Surabaya sudah tepat.
Menurutnya, kebijakan kepolisian saat itu sebagai langkah pencegahan sebelum suasana di lapangan makin panas.
"Kalau sampai sekarang saya rasa masih dalam taraf wajar. Sebab kalau tidak, malah bisa menimbulkan ekses yang mana bisa terjadi bentrok antarmassa," kata Bambang.
Tensi politik yang kian memanas seiring mendekatnya pemilu bagi Bambang sebagai hal yang perlu diantisipasi. Jika tak dilakukan, provokasi yang lebih parah di lapangan bisa terjadi sewaktu-waktu.
Potensi resistensi baru dari tindakan kepolisian, menurutnya bukan hal baru. Bambang memandang kepolisian dapat mengeluarkan kebijakan apapun yang diperlukan dengan syarat bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Ukurannya di kepolisian, bukan di masyarakat," imbuh Bambang.
Selasa (28/8), Neno Warisman, Ahmad Dhani, Eggi Sudjana, Mustofa Nahrawardaya, Ari Saptono, Sang Alang, Mahendradatta dan ibu-ibu pendukung Prabowo-Sandiaga menyambangi DPR RI untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.
Mereka yang terlibat aksi #2019GantiPresiden itu menemui pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta anggota DPR lain seperti Muhammad Syafii, Nasir Djamil, Hanafi Rais dan juga Asril Tandjung.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye politik. KPU menilai aksi tersebut sebagai ekspresi politik dan bagian dari kebebasan berpendapat.
"Baik #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode itu bukan termasuk media atau metode kampanye," tutur komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya pada Senin (27/8).
(pmg/gil)
Rizieq menyerukan pengikutnya untuk melakukan jihad melawan para pihak yang dia sebut sebagai preman-preman bayaran. Seruan itu menyebar luas di media sosial.
"Ayo lawan preman bayaran dan pelindungnya," kata Rizieq.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rizieq, aparat keamanan sebagai wasit pertandingan tidak boleh turun ke lapangan. Juru bicara FPI Slamet Maarif membenarkan pernyataan tersebut.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai cara-cara aparat dalam merespons aksi #2019GantiPresiden melahirkan resistensi yang dapat menyebabkan konflik baru. Seruan jihad dari Rizieq adalah contohnya.
"Potensi konflik dalam politik itu akan muncul bila aparat negara khususnya kepolisian tidak bijak dalam mengatasinya. Bagaimanapun, kuncinya ada di konsistensi penegakan hukum," kata Syamsuddin yang dihubungi via telepon, Selasa (28/8).
Neno Warisman diadang di Pekanbaru, Riau, saat akan menghadiri aksi #2019GantiPresiden. Pembatalan aksi serupa juga dialami Ahmad Dhani dan kelompoknya di Surabaya beberapa waktu lalu.
Syamsuddin menilai aksi #2019GantiPresiden sebagai ekspresi politik yang normal. Selama aksi tersebut berjalan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak menyebar ujaran kebencian atau hasutan, tidak mengganggu ketertiban umum, Syamsuddin menilai aparat tak perlu dicegah.
 Penyanyi dan bintang film era1980-an, Neno Warisma jadi relawan #2019GantiPresiden. (CNN Indonesia/Fachri Fachrudin) |
"Jadi biarkan saja asalkan tidak melanggar, ketika melanggar baru ditangkap," imbuh Syamsuddin.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai sebaliknya. Bambang berkata tindakan yang diambil oleh kepolisian di Pekanbaru dan Surabaya sudah tepat.
Menurutnya, kebijakan kepolisian saat itu sebagai langkah pencegahan sebelum suasana di lapangan makin panas.
"Kalau sampai sekarang saya rasa masih dalam taraf wajar. Sebab kalau tidak, malah bisa menimbulkan ekses yang mana bisa terjadi bentrok antarmassa," kata Bambang.
Tensi politik yang kian memanas seiring mendekatnya pemilu bagi Bambang sebagai hal yang perlu diantisipasi. Jika tak dilakukan, provokasi yang lebih parah di lapangan bisa terjadi sewaktu-waktu.
 Relawan #2019GantiPresiden memadati pelataran Monas, Jakarta, Mei 2018. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Ukurannya di kepolisian, bukan di masyarakat," imbuh Bambang.
Selasa (28/8), Neno Warisman, Ahmad Dhani, Eggi Sudjana, Mustofa Nahrawardaya, Ari Saptono, Sang Alang, Mahendradatta dan ibu-ibu pendukung Prabowo-Sandiaga menyambangi DPR RI untuk melaporkan kejadian yang mereka alami.
Mereka yang terlibat aksi #2019GantiPresiden itu menemui pimpinan DPR yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon serta anggota DPR lain seperti Muhammad Syafii, Nasir Djamil, Hanafi Rais dan juga Asril Tandjung.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan kampanye politik. KPU menilai aksi tersebut sebagai ekspresi politik dan bagian dari kebebasan berpendapat.
"Baik #2019GantiPresiden atau #Jokowi2Periode itu bukan termasuk media atau metode kampanye," tutur komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya pada Senin (27/8).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK