Minta Tambahan Dana, Anies Berkilah BUMD Tak Melulu Komersial
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Kamis, 30 Agu 2018 13:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara soal usulan penambahan dana sebesar Rp5,08 triliun untuk penyertaan modal daerah (PMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Anies, sebuah BUMD itu memiliki dua komponen, yakni komponen komersial dan pembangunan.
Untuk komponen komersial, kata Anies, memang harus dikerjakan dengan cara mengundang para investor sebab kegiatannya bersifat komersial.
Sedangkan untuk aspek pembangunan, Anies menilai tidak layak untuk mengundang investor karena bukan kegiatan komersial.
"Di situ menggunakan peran dari pemerintah yang dilakukan dua tangan, lewat tangan instansi SKPD, kalau di pusat kementerian, atau lewat tangan BUMD atau BUMN, itu uniknya sebuah badan usaha milik negara," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/8).
Anies menyebut jika memang kegiatan BUMD lebih ke arah komersial, dirinya tetap mendorong untuk menggunakan investasi.
Sedangkan untuk kegiatan yang terkait aspek pembangunan, Anies beranggapan pemerintah harus ikut campur di dalamnya dengan menganggarkan dana dari ABPD.
"Fungsinya memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah. Nah, di situ baru kemudian menggunakan dana dari APBD," ucap Anies.
Kendati demikian, Anies enggan menjelaskan apa alasan mengusulkan penambahan dana sebesar Rp5,08 triliun untuk PMD BUMD tersebut. "Nanti detailnya dilihat," katanya.
Dalam usulan APBD-P 2018, ada enam BUMD yang mengajukan penambahan anggaran. Mereka adalah PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Padahal pada pengajuan APBD 2018 murni, hanya dua BUMD yang dikabulkan, yaitu PT Mass Rapid Transit dan PT Jakarta Propertindo. Total PMD pun melonjak dari Rp5,9 triliun menjadi Rp10,997 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut Anies telah 'menjilat ludah' sendiri.
Pasalnya, menurut Bestari, di awal pemerintahan Anies sempat mencoret anggaran serupa dengan alasan BUMD harus mandiri. Namun kini Anies justru meminta kucuran anggaran demi keberlangsungan BUMD.
"Kemarin, Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali," kata Bestari dalam rapat pembahasan APBD-P di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).
(pmg/gil)
Menurut Anies, sebuah BUMD itu memiliki dua komponen, yakni komponen komersial dan pembangunan.
Untuk komponen komersial, kata Anies, memang harus dikerjakan dengan cara mengundang para investor sebab kegiatannya bersifat komersial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan untuk aspek pembangunan, Anies menilai tidak layak untuk mengundang investor karena bukan kegiatan komersial.
"Di situ menggunakan peran dari pemerintah yang dilakukan dua tangan, lewat tangan instansi SKPD, kalau di pusat kementerian, atau lewat tangan BUMD atau BUMN, itu uniknya sebuah badan usaha milik negara," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/8).
Sedangkan untuk kegiatan yang terkait aspek pembangunan, Anies beranggapan pemerintah harus ikut campur di dalamnya dengan menganggarkan dana dari ABPD.
"Fungsinya memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah. Nah, di situ baru kemudian menggunakan dana dari APBD," ucap Anies.
Kendati demikian, Anies enggan menjelaskan apa alasan mengusulkan penambahan dana sebesar Rp5,08 triliun untuk PMD BUMD tersebut. "Nanti detailnya dilihat," katanya.
Dalam usulan APBD-P 2018, ada enam BUMD yang mengajukan penambahan anggaran. Mereka adalah PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Padahal pada pengajuan APBD 2018 murni, hanya dua BUMD yang dikabulkan, yaitu PT Mass Rapid Transit dan PT Jakarta Propertindo. Total PMD pun melonjak dari Rp5,9 triliun menjadi Rp10,997 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut Anies telah 'menjilat ludah' sendiri.
Pasalnya, menurut Bestari, di awal pemerintahan Anies sempat mencoret anggaran serupa dengan alasan BUMD harus mandiri. Namun kini Anies justru meminta kucuran anggaran demi keberlangsungan BUMD.
"Kemarin, Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali," kata Bestari dalam rapat pembahasan APBD-P di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK