
Luhut dan Sri Mulyani Dilaporkan ke Bawaslu soal Satu Jari
Tim, CNN Indonesia | Kamis, 18/10/2018 15:24 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh seorang warga, Dahlan Pido, terkait dugaan kampanye saat upacara penutupan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018, di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).
Pelaporan itu, katanya, terkait dengan kejadiaan saat sesi foto bersama. Ketika itu, Luhut sempat mengoreksi jari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang mengacungkan dua jari. Sehingga, Christine dan Jim kemudian menunjuk satu jari.
Selain itu, kata Dahlan, saat itu Sri Mulyani juga mengatakan "Two is for Prabowo, one is for Jokowi".
Dahlan menduga sikap yang ditunjukkan Luhut dan Sri termasuk ke dalam kategori pelanggaran kampanye karena hal itu dilakukan dalam forum kenegaraan.
"Kami datang utk melaporkan kejadian waktu hari Minggu. Kejadian tersebut ada dugaan pelanggaran pejabat nengara, Luhut dan Sri Mulyani berkampanye. Karena menyebutkan identitas paslon Jokowi nomor 01," kata dia, di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Dalam laporannya, Dahlan menduga Luhut dan Sri Mulyani melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 282, 283 ayat 1 dan 2, serta pasal 457 dengan ancaman pidana tiga tahun penjara serta denda Rp36 juta.
Ia membawa bukti berupa sejumlah potongan berita dan rekaman video yang berasal dari salah satu media nasional.
Diketahui, pasangan capres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01 pada Pilpres 2019, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.
Sementara itu, Taufiqurrahman selaku pengacara Dahlan mengatakan bahwa penunjukkan satu atau dua jari sudah menjadi seperti identitas nomor urut calon presiden-wakil presiden. Pihaknya menduga sikap yang ditunjukkan kedua menteri tersebut merupakan kampanye terselubung.
Padahal, kata dia, UU Pemilu telah mengatur bahwa seorang pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye. Jikapun ingin berkampanye, pejabat itu harus mengajukan cuti.
"Apakah ini masuk pelanggaran pemilu atau tidak ini kewenangan Bawaslu," katanya.
Dahlan dan Taufiqurrahman sendiri mengaku tidak terkait dengan capres-cawapres nomor urut 02. Mereka beralasan, laporan ini diajukan sebagai pembelajaran karena sedianya seluruh pihak menaati aturan yang berlaku.
Apalagi, kedua pihak yang dilaporkan ini merupakan pejabat pemerintah yang sedianya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
"Dalam masa kampanye pemilu sejatinya dilaksanakan dengan baik sehingga dapat pendidikan politik yang baik, kami meduga Luhut dan Sri memberikan pembelajaran politik yang salah," tandas Taufiqurrahman.
(fhr/arh)
Pelaporan itu, katanya, terkait dengan kejadiaan saat sesi foto bersama. Ketika itu, Luhut sempat mengoreksi jari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang mengacungkan dua jari. Sehingga, Christine dan Jim kemudian menunjuk satu jari.
Selain itu, kata Dahlan, saat itu Sri Mulyani juga mengatakan "Two is for Prabowo, one is for Jokowi".
"Kami datang utk melaporkan kejadian waktu hari Minggu. Kejadian tersebut ada dugaan pelanggaran pejabat nengara, Luhut dan Sri Mulyani berkampanye. Karena menyebutkan identitas paslon Jokowi nomor 01," kata dia, di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).
Dalam laporannya, Dahlan menduga Luhut dan Sri Mulyani melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 282, 283 ayat 1 dan 2, serta pasal 457 dengan ancaman pidana tiga tahun penjara serta denda Rp36 juta.
![]() |
Diketahui, pasangan capres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01 pada Pilpres 2019, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat nomor urut 02.
Sementara itu, Taufiqurrahman selaku pengacara Dahlan mengatakan bahwa penunjukkan satu atau dua jari sudah menjadi seperti identitas nomor urut calon presiden-wakil presiden. Pihaknya menduga sikap yang ditunjukkan kedua menteri tersebut merupakan kampanye terselubung.
"Apakah ini masuk pelanggaran pemilu atau tidak ini kewenangan Bawaslu," katanya.
Dahlan dan Taufiqurrahman sendiri mengaku tidak terkait dengan capres-cawapres nomor urut 02. Mereka beralasan, laporan ini diajukan sebagai pembelajaran karena sedianya seluruh pihak menaati aturan yang berlaku.
![]() |
"Dalam masa kampanye pemilu sejatinya dilaksanakan dengan baik sehingga dapat pendidikan politik yang baik, kami meduga Luhut dan Sri memberikan pembelajaran politik yang salah," tandas Taufiqurrahman.
(fhr/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
Mantan Kapolri Sebut Purnawirawan Polri Netral di Pilpres
PDIP Tanggapi Santai Rencana Gerindra Adukan Luhut ke Bawaslu
Tim Prabowo Akan Bawa Video Bos IMF Pose Satu Jari ke Bawaslu
Ugal-ugalan Versi Gerindra: Kisruh Harga BBM dan Impor Beras
Ma'ruf Kunjungi Kampus dan Pesantren, Sandi Jawab Netizen
LIHAT SEMUA
Berita Daerah Terbaru
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER

Dipecat Partai Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke Pengadilan
Nasional • 27 menit yang lalu
Ibu dan Bayi di Aceh Utara Mendekam di Penjara karena UU ITE
Nasional 49 menit yang lalu
Menkes Sebut Kasus Covid Melandai Bukan karena Testing Turun
Nasional 1 jam yang lalu