Aksi Kamisan 4 Tahun Jokowi: Agenda HAM Dianggap Tak Penting

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 18/10/2018 21:04 WIB
Aksi Kamisan 4 Tahun Jokowi: Agenda HAM Dianggap Tak Penting Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Agustus. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan tak ada perubahan yang berarti dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam empat tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Padahal, kata dia, penyelesaian kasus HAM itu masuk dalam salah satu janji Nawacita Jokowi. Baginya, pemerintahan Jokowi justru menghidupkan kembali developmentalism Orde Baru.

"Artinya presiden lebih mementingkan agenda ekonomi pembangunan di atas agenda lain. Agenda HAM dianggap tidak penting," ujar Usman, dalam Aksi Kamisan, di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/10) sore.


Aksi kali ini bertepatan dengan empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla yang jatuh pada Sabtu (20/10).

Sikap abai terhadap agenda HAM itu, lanjut Usman, diperparah dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM baru yang secara tak langsung justru dimunculkan oleh pemerintah.

"Kajian lain menyimpulkan pemerintahan Jokowi terlalu berorientasi ide-ide nasionalisme yang berlebihan hingga berdampak negatif pada kebebasan sipil, seperti misalnya pembubaran ormas HTI," terangnya.

Hal ini, kata Usman, berdampak pula pada kemerosotan indeks demokrasi Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia yang semula 72 turun menjadi 70.

Menurutnya, faktor yang memengaruhi kemerosotan indeks itu adalah dari permasalahan keberagaman di Indonesia yang semakin buruk.

Alasan ini merujuk dari hasil riset Economist Intelligence Unit yang juga menyebut kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tengah pemilihan gubernur DKI pada 2017.

"Kasus lain ada lagi serangan kelompok minoritas baik agama maupun orientasi seksual," tuturnya.

Menurut Usman, Jokowi perlu mengevaluasi janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Upaya yang dapat ditempuh salah satunya dengan memastikan pertanggungjawaban TNI/polri dalam menyelesaikan masalah tersebut.

"Selama ini tidak terlaksana dengan baik. Empat tahun Jokowi-JK bisa dikatakan masa yang kosong akan keadilan," ucapnya.

(pris/arh)