Bawaslu Anggap Polemik DPT Bisa Selesai, Tak Perlu Diributkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyesalkan polemik 31 juta data pemilih belum masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 kembali ramai.

Padahal seharusnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bisa langsung mencari jalan keluarnya.

"Isinya disinkronkan, jangan malah rame di publik seperti ini," kata Komisioner Bawaslu Affifuddin usai menghadiri suatu acara di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10).

Lihat juga: Kubu Prabowo Tuding Kemendagri Selundupkan Data Dalam DPT

"Apa itu data anomali, misalnya NIK (Nomor izin Kependudukan)nya belum ada tapi sementara ada di Kemendagri lengkap. Nah, saling melengkapi saja. Ya ini harapan kita saling duduk bareng untuk saling mengklarifikasi saja," lanjut Afifudin.

Terkait dengan data pemilih sebelumnya pada Rabu (5/9), KPU telah menetapkan bahwa DPT mencapai sekitar 187 juta jiwa.

Kemudian, itu diperbaiki dan kembali ditetapkan sebagai DPTHP (DPT hasil perbaikan) pada Minggu (16/9). Jumlahnya sedikit berkurang daripada DPT yang telah ditetapkan. Akan tetapi KPU kembali membuka peluang dilakukan perbaikan selama 60 hari.

Affifuddin mengatakan Bawaslu akan segera mengirimkan surat kepada KPU dan Disdukcapil Kemendagri untuk bersama-sama membicarakan data pemilih yang menjadi polemik saat ini sebelum penetapan DPT pada 16 November 2018.

"Ya makanya mereka biar ketemu saja. Kami terus yang mengundang mereka untuk ketemu bareng, ini kan sama sama lembaga yang punya kepentingan. Secepatnya kami undang (lagi)," kata Afifuddin.

Ilustrasi penghitungan DPT Pemilu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Secara terpisah, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan bahwa 31 juta pemilih yang tidak masuk ke DPT adalah warga sudah merekam data untuk e-KTP, tapi belum ada di dalam DPT. Angka ini diketahui setelah Dukcapil Kemendagri melakukan analisis data pasca penetapan DPT oleh KPU pada 5 September lalu.

Langkah analisisnya, data Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang telah diserahkan pada pada 15 Desember 2017 itu, jumlahnya sekitar 196 juta data. Kemudian disandingkan dengan DPT yang telah ditetapkan, yakni sekitar 187 juta data. Ternyata hanya 160 juta data saja yang selaras. Dengan demikian ada sekitar 31 juta data yang tidak selaras.

"Analisis ini dilakukan karena kita punya database kepedudukan yang aktif, yang tiap 6 bulan diperbaiki, maka Kemendagri menyandingkan DPT dengan DP4 yang 196 juta itu. Yang sinkron 160 juta. Yang tidak sinkron ada 31 juta," kata dia.

Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak menyelundupkan data pemilih karena tidak ada penambahan data pemilih, melainkan ada data yang tidak sinkron antara DP4 dan DPT.

Terkait analisis data DPT juga, kata Zudan, sebenarnya pihaknya tidak berkewajiban melakukan hal itu. Karena yang menjadi kewajiban Kemendagri adalah menyerahkan data DP4 dan itu sudah dilakukan pada 15 Desember 2017.

Lihat juga: KPU Harap Capres Datang Ke Kelurahan Cek DPT pada 17 Oktober

"Tidak ada yang diselundupkan atau ditambahkan. Jadi, Kemendagri membantu KPU dengan menunjukkan bahwa ini loh yang sudah dianalisis, ada penduduk yang sudah merekam tapi belum masuk dalam DPT," kata dia.

Lebih jauh, Zudan mengatakan bahwa 31 juta data tersebut bisa diakses oleh KPU karena Kemendagri telah memberikan sandi atas data. Dengan akses itu KPU bebas membuka data Dukcapil setiap kali dibutuhkan.

"Tidak perlu lagi minta data by name, by adress karena sudah bisa membuka secara bebas," kata Zudan.

Zudan pun mempersilakan KPU menggunakan akses itu untuk menyamakan DPT demi memperkecil selisih data ganda atau penduduk yang sedianya sudah ada di DPT tapi belum masuk di DPT.

Lihat juga: KPU Sebut 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT, DPR Kaget

"Kan data ada, tinggal ketik NIK, bisa dibuka. Ketik nama, ketik tanggal lahir, elemen data penduduk kan banyak. Kalau dengan hak akses, saya pastikan bisa dibuka. Gunakanlah password, username yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil ke KPU secara optimal, pasti data pemilih DPT bisa lebih akurat," kata Zudan. (fhr/ayp)