Rizieq Shihab, 'Amunisi' Prabowo dan Politik Identitas

Di sisi lain, Bakir yang merupakan pengajar politik di UIN Jakarta, menilai pulangnya Rizieq menjelang Pilpres 2019 disinyalir bakal menguatkan kembali politik identitas, seperti pada Pilgub DKI Jakarta. Selama Rizieq menetap di Arab Saudi saja, kata Bakir, isu-isu politik identitas saja masih terus dimainkan sejumlah kelompok Islam.

"Menghadirkan dia (Rizieq Shihab) di tengah masih bertebarannya politik identitas keagamaan pasti sedikit banyak akan menarik pada persoalan itu," kata Bakir.

"Kehadiran Habib Rizieq nanti bisa jadi memperkeruh dalam tanda kutip, mengentalkan lagi persoalan politik identitas, yang tentu bagi demokrasi tidak cukup produktif," ujarnya menambahkan.

Lihat juga:Rizieq Shihab Serukan Politik Identitas di Ijtimak Ulama II

Bakir menekankan dalam sistem demokrasi, yang dijalankan Indonesia, semua pihak wajib berkompetisi dengan adil tanpa membawa-bawa identitas pribadi, baik soal suku, agama, ras, maupun etnis tertentu.

Menurutnya, pemilihan umum, termasuk pilpres adalah satu tahapan dalam demokrasi di mana masing-masing orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi.

"Tapi tidak kemudian mengeksploitasi identitas yang alamiah, identitas yang tak mungkin terhindarkan," tuturnya. Dia menilai bila terus menguatnya politik identitas justru bisa membuat demokrasi Indonesia tak berkembang dan jalan di tempat.

"Demokrasi kita tidak mengarah kepada demokrasi mayoritarian, tetapi pada demokrasi yang equal, di mana minoritas apapun, baik etnis , agama, dan sebagainya merasa nyaman dalam demokrasi ini. Kan arahnya ke sana," kata Bakir.

Rencana Prabowo menjemput Rizieq pun disambut baik calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno. Sandi tak menampik Rizieq cukup memiliki pengaruh terhadap suara di Pilpres 2019. Menurut Sandi, Rizieq juga memiliki hak yang sama di mata hukum, baik posisinya sedang di dalam atau di luar negeri.

Sandi menyebut warga negara memiliki hak demokrasi. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut warga negara memiliki pengaruh besar walau hanya bisa memberikan satu suara saat pemungutan. Sandi mengaku akan memperjuangkan semua hak demokrasi warga Indonesia, termasuk Rizieq.

"Saya suara satu saja diperjuangkan, apalagi sekelas Habib Rizieq yang tentu punya banyak pengikut (suara)," kata Sandi.

Sebelumnya, adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra mengaku tak memiliki masalah dengan FPI. Dia mengaku terbuka menerima dukungan ormas yang dipimpin Rizieq itu terhadap Prabowo.

"Siapapun mau dukung Prabowo saya terima... Saya mau menang, saya mungkin lebih mau menang daripada Pak Prabowo," kata Hashim saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (4/10).

Kepulangan Rizieq Shihab dinilai bisa menjadi pendulang suara bagi pasangan Prabowo-Sandi. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Lihat juga: Dubes Saudi Bantah Cekal Rizieq Shihab

Namun, benarkah jika Rizieq pulang sebelum pilpres nantinya akan memberikan keuntungan bagi Prabowo-Sandi. Pasalnya, di kubu petahana yakni Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin pun memiliki peluang yang sama untuk menarik keuntungan dari kepulangan Rizieq.

Setidaknya, itu ditandai dari pernyataan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang juga tokoh FPI Novel Bamukmin yang mengatakan Jokowi tak akan diganggu jika bisa membiarkan Rizieq pulang sebelum Pilpres 2019.

"Kalau dipulangkan, Habib Rizieq tak akan mengganggu, artinya kita kembali nol-nol. Habib Rizieq dengan kelompoknya tidak akan menaikkan isu kriminalisasi ulama dan penista agama," ucap Novel saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/10).

Syarat dari PA 212, ucapnya, pemerintah jangan menghalang-halangi kepulangan Rizieq. Jaminan tak ada kriminalisasi terhadap Rizieq akan menjadi awal baru dari persaingan sehat petahana dan oposisi. Novel mengklaim PA 212 saat ini menyadari ulama jadi bagian penting di dua kubu. Sehingga mereka akan mencoba menghargai jika petahana juga menghargai.

"Silakan jalan masing-masing, yang satu dengan ulamanya sebagai calon wakil presiden, kita juga calon presiden yang dipilih ulama," tuturnya.

Hal itu pun disambut kubu Jokowi. Direktur Informasi dan Publikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Dwi Badarmanto menilai pemerintah akan memberikan bantuan jika Rizieq ingin kembali ke Indonesia sebelum pilpres.

Dwi, yang merupakan mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU itu, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi tiap warganya yang berada di luar negeri.

Ia pun menjamin bahwa pemerintah tak akan melakukan kriminalisasi karena beberapa kasus Rizieq telah dihentikan oleh pihak kepolisian.

"Kan [kasus-kasusnya] sudah SP3 [di kepolisian]. Masa mau dikasuskan kembali," cetus Dwi.

Rizieq masih berada di Arab Saudi setelah menjalani umrah ke tanah suci di Mekkah, pada akhir April 2017. Ia meninggalkan Indonesia setelah sempat terseret dalam beberapa kasus pidana, seperti penghinaan Pancasila dan percakapan pornografi diduga dengan seorang perempuan bernama Firza Husein, melalui aplikasi WhatsApp.

Dua kasus yang membuatnya jadi tersangka di Polda Jabar dan Polda Metro Jaya itu sendiri telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian.

Di satu sisi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyatakan Rizieq sudah tidak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi (KAS).

"Berdasarkan penelusuran KBRI Riyadh, saat ini visa yang digunakan oleh Mohammad Rizieq Syihab (MRS) untuk berada di wilayah KAS telah melewati batas waktu yang ditentukan," kata Dubes RI di Arab, Agus Maftuh Abegebriel, melalui siaran pers, 28 September 2018.

Agus menjelaskan Rizieq menggunakan visa ziyarah tijariyyah (visa kunjungan bisnis) yang tidak bisa dipergunakan untuk kerja (not permitted to work). Visa tersebut bersifat multiple, atau bisa beberapa kali keluar masuk, dan berlaku satu tahun dengan izin tinggal 90 hari per kedatangan.

"Visa ini sebenarnya sudah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Mei 2018 dan diperpanjang kembali dengan visa No 603724XXXX hingga intiha' al-iqamah (akhir masa tinggal) pada tanggal 20 Juli 2018," tulis Agus.

Menurut Agus, untuk perpanjangan visa, seorang warga negara asing harus keluar terlebih dulu dari KAS untuk mengurus administrasi.Agus menegaskan bahwa jika Rizieq mengalami permasalahan hukum di KAS, baik yang terkait keimigrasian atau hal lainnya, maka KBRI Riyadh akan memberikan pendampingan, perlindungan, dan pengayoman sesuai perundang-undangan di Arab.

Lihat juga:Tawa Moeldoko soal Tantangan Pemulangan Rizieq Syihab

(fra/dal)

---