Tanah Ambles, Pemprov DKI Akui Salah Prosedur Keruk Sungai
CNN Indonesia
Jumat, 23 Nov 2018 07:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kesalahan prosedur terkait pengerukan sungai yang mengakibatkan tanah ambles di bantaran Kali Ancol (anak kali Ciliwung), Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (18/11) lalu. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendarwan.
"Iya, (salah) prosedur," kata Teguh saat dihubungi pada Kamis (22/11) malam.
Teguh menjelaskan sebelum pengerukan seharusnya ada sejumlah kajian, seperti kedalaman sungai, jarak garis kali dengan bantaran, dan sebagainya.
Selain itu, kata Teguh, sebelum melakukan pengerukan pihaknya juga mengirim surat kepada camat dan lurah setempat. Nantinya, pejabat daerah setempat akan melakukan sosialisasi pada warga terkait rencana pengerukan.
"Kami enggak asal keruk," ujarnya.
Di sisi lain, Teguh mengatakan pengerukan sungai yang mengakibatkan amblesnya tanah tersebut bukan dilakukan Dinas SDA. Ia menyatakan pengerukan tersebut dilakukan Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air di bawah Dinas Lingkungan Hidup DKI.
"Artinya, itu yang mengeruk bukan dari Dinas SDA," ucap Teguh.
Meski begitu, Teguh menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses perbaikan terhadap tanggul yang roboh akibat pengerukan.
"Sekarang malah yang memperbaikinya itu kita," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan melakukan evaluasi prosedur pengerukan sungai yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA). Pasalnya, tanah ambles itu diduga karena proses pengerukan sungai terlalu pinggir.
"Ini akan menjadi bagian dari koreksi untuk lebih hati-hati di dalam kegiatan-kegiatan SDA," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (19/11).
Di lain pihak, Camat Pademangan Mumu Mujahid menjelaskan pengerukan sungai tersebut telah dilakukan sejak pertengahan Oktober lalu. Saat itu, kata Mumu, Dinas SDA melakukan perbaikan dan pengerukan sungai untuk antisipasi banjir.
Namun, tak berselang lama terjadi tanah longsor dengan jarak kurang lebih 50 meter dari rumah warga yang saat ini telah ambles. Peristiwa tanah ambles itupun disebut bukan kali pertama terjadi.
(dis/pmg)
"Iya, (salah) prosedur," kata Teguh saat dihubungi pada Kamis (22/11) malam.
Teguh menjelaskan sebelum pengerukan seharusnya ada sejumlah kajian, seperti kedalaman sungai, jarak garis kali dengan bantaran, dan sebagainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, kata Teguh, sebelum melakukan pengerukan pihaknya juga mengirim surat kepada camat dan lurah setempat. Nantinya, pejabat daerah setempat akan melakukan sosialisasi pada warga terkait rencana pengerukan.
"Kami enggak asal keruk," ujarnya.
"Artinya, itu yang mengeruk bukan dari Dinas SDA," ucap Teguh.
Meski begitu, Teguh menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan proses perbaikan terhadap tanggul yang roboh akibat pengerukan.
"Sekarang malah yang memperbaikinya itu kita," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan melakukan evaluasi prosedur pengerukan sungai yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA). Pasalnya, tanah ambles itu diduga karena proses pengerukan sungai terlalu pinggir.
"Ini akan menjadi bagian dari koreksi untuk lebih hati-hati di dalam kegiatan-kegiatan SDA," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (19/11).
Di lain pihak, Camat Pademangan Mumu Mujahid menjelaskan pengerukan sungai tersebut telah dilakukan sejak pertengahan Oktober lalu. Saat itu, kata Mumu, Dinas SDA melakukan perbaikan dan pengerukan sungai untuk antisipasi banjir.
Namun, tak berselang lama terjadi tanah longsor dengan jarak kurang lebih 50 meter dari rumah warga yang saat ini telah ambles. Peristiwa tanah ambles itupun disebut bukan kali pertama terjadi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK