DPR: Harusnya Revisi UU Perkawinan Segera Masuk Prolegnas

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VIII DPR menyebut revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mestinya segera masuk program legislasi nasional (Prolegnas) setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terkait batas usia perkawinan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan putusan MK membuat parlemen memiliki waktu tiga tahun untuk merevisi UU Perkawinan. Karenanya, revisi UU itu mendesak dimasukkan ke dalam Prolegnas.

"Harusnya segera untuk masuk dalam Prolegnas ya. Tapi ini harus dibicarakan dengan pimpinan dewan apakah UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas tahun sekarang atau tahun depan nanti kita bahas lebih lanjut," kata Ace di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (13/12).

Lihat juga: MK Kabulkan Gugatan Batas Usia dalam UU Perkawinan

Komisi VIII DPR, kata dia, menyambut baik putusan MK tersebut. Sebab, putusan itu dinilai menghapuskan diskriminasi batas usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan.

Ace pun menafsirkan bahwa putusan MK membuat batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama, yakni usia 19 tahun. Batas itu dianggap tepat karena usia tersebut baik laki-laki dan perempuan sudah relatif memiliki kematangan psikologis.

"Dari segi kematangan psikologis seseorang menikah dalam usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, saya kira memang relatif lebih matang," kata Ace.

Gedung Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Selain itu, kata dia, dengan usia 19 tahun, baik laki-laki dan perempuan telah menyelesaikan pendidikan dasar serta menengah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

"19 tahun saya kira sudah lulus sekolah menengah atas (SMA). Saya kira secara psikologis maupun sosiologis, tidak akan ada pernikahan dini dengan usia di bawah 19 tahun," katanya.

Dengan demikian, Ace mengatakan keputusan MK harus disambut secara positif dengan segera merevisi UU Perkawinan yang saat ini dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan zaman.

Lihat juga: MK: Batas Usia di UU Perkawinan Masih Berlaku Selama 3 Tahun

"Di dalam konstitusi kita apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi harus segera ditindaklanjuti DPR untuk melakukan revisi UU Perkawinan tersebut. Jadi menurut kami MK patut disambut dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo saat ditanya mengenai tantangan revisi UU Perkawinan dengan periode DPR yang menyisakan kurang dari satu tahun, hanya menjawab singkat.

"Ya nanti akan kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," kata Bambang terpisah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan anak. Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan mengatur batas minimal usia perkawinan laki-laki adalah 19 tahun sementara perempuan adalah 16 tahun.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi. Namun, mahkamah memberi waktu tiga tahun kepada DPR untuk merevisi UU itu. (arh)