Politik Identitas di Malam Tahun Baru

CNN Indonesia

Senin, 31 Des 2018 18:03 WIB

Imbauan sejumlah pemda kepada warganya agar tidak merayakan tahun baru dinilai tidak akan mampu membatasi masyarakat yang ingin merayakan malam tahun baru. — Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang malam pergantian tahun 2018 menuju 2019, sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan imbauan. Intinya, mengingatkan masyarakat agar tak berlebihan merayakan malam tahun baru. Tanpa kembang api, tanpa panggung hiburan.

Pemprov Sulawesi Selatan meminta warganya untuk tidak melakukan pawai kendaraan, pesta kembang api, mengadakan panggung hiburan dan lain-lain. Warga diimbau melakukan hal positif, misalnya memberikan sumbangan kepada warga Banten dan Lampung yang baru saja terdampak tsunami.

Imbauan serupa diterbitkan Pemerintah Kalimantan Utara. Mereka meminta warganya tidak menyalakan kembang api, petasan. Bahkan, meniup terompet pun lebih baik tidak dilakukan. Tempat hiburan diimbau untuk tutup. Lebih baik, menurut Pemprov Kaltara, warga melakukan ibadah agama masing-masing.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Imbauan Pemprov Kaltara tak jauh berbeda dangan Pemprov Riau dan Nusa Tenggara Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten dan Kabupaten Ogan Komering Hilir, Riau.

Sejumlah pemda ingin masyarakat membuka mata bahwa telah ada bencana alam di sejumlah daerah. Mereka menggugah warganya untuk bersimpati dengan mereka yang terdampak bencana alam dengan tidak merayakan malam pergantian tahun baru.

Lihat juga:

Aceh Barat dan Riau Larang Perayaan Tahun Baru

Namun, Antropolog Universitas Indonesia Rudy Kipam berpendapat imbauan pemda itu tidak akan manjur dan tidak akan dipatuhi warga. Menurut dia, imbauan untuk tidak merayakan tahun baru tidak logis dan tidak akan mampu membatasi masyarakat yang ingin menyambut dan merayakan tahun baru.

Motif pemda mengeluarkan imbauan dengan membawa bencana alam dinilai Rudy tidak akan manjur untuk mencegah warga merayakan tahun baru.

"Misalnya bencana alam terjadi menjelang Maulid Nabi atau Idulfitri. Apa tidak boleh merayakan lebaran? Apakah boleh Dianggap tidak menghormati dan tidak prihatin dengan yang kena bencana?" kata Rudy kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).

Rudy menduga bencana alam bukan alasan utama pemerintah daerah mengeluarkan imbauan kepada warga untuk tidak merayakan tahun baru. Dia mengatakan ada alasan politis di balik imbauan tersebut.

Lihat juga:

Polisi Akan Alihkan Arus di Tol Pasteur Saat Malam Tahun Baru

Menurut Rudy, pemerintah daerah yang menerbitkan imbauan telah mempolitisasi malam tahun baru. Katanya, seolah-olah pemerintah daerah ingin memposisikan perayaan tahun baru sebagai ritual agama tertentu. Padahal, tidak sama sekali.

"Politislah. Itu Isu sentimen agama yang sebetulnya diangkat. Kalau saya menginterpretasikannya seolah perayaan tahun baru masehi ini ritual agama tertentu," kata Rudy.

Rudy menganggap sikap sejumlah pemda tersebut merupakan imbas politik identitas yang makin marak di ruang publik. Akhirnya, kepala-kepala daerah menjadi semakin berani untuk memberi batasan yang tidak seharusnya.

"Dan mereka yang melarang perayaan tahun baru itu juga bagian dari para pemain politik identitas," kata Rudy. "Yang saya sedihkan juga tempat hiburan enggak boleh buka, memang ini ada apa? Apakah negara sedang dalam keadaan darurat? Ini enggak logis sama sekali."

Rudy prihatin dengan sikap sejumlah pemda yang meminta warganya tidak merayakan tahun baru. Kata dia, pemda-pemda tersebut membuat batas sosial di masyarakat menjadi semakin jelas.

Padahal, lanjut Rudy, pemda mestinya menciptakan suatu kerukunan meski banyak perbedaan. Dia menegaskan Indonesia adalah negara yang dibentuk oleh heterogenitas suku, agama, dan etnis masyarakatnya.

"Kepala daerah yang mestinya bicara tentang kebangsaan, tentang kerukunan, persatuan, kesatuan, kok malah melenceng dari sila Pancasila. Ini menyedihkan. Ini justru memprovokasi. Ini kan bisa membuat batas sosial menjadi semakin tegas. Ini yang seharusnya dicegah," kata Rudy.