PSI Anggap Kritik PPP dan Golkar Dinamika Koalisi

tim, CNN Indonesia | Selasa, 08/01/2019 03:39 WIB
PSI Anggap Kritik PPP dan Golkar Dinamika Koalisi Politikus PSI Guntur Romli. (Detikcom/Kanavino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersikukuh penolakan mereka terhadap perda syariah berdasarkan penelitian sejumlah organisasi independen. Mereka mengaku tidak menilai perbedaan sikap antara partai pendukung pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin soal perda syariah ini sekadar dinamika koalisi.

Guntur Romli, salah seorang juru bicara PSI, menuturkan bahwa ada perbedaan antara perda syariah dan nilai syariah. Menolak perda syariah bukan berarti menolak nilai syariah.

"Syariah itu dari Allah, dari Tuhan, enggak boleh direvisi enggak boleh dibatalkan, tapi perda syariah itu buatan manusia, dia bisa salah, dia bisa dibatalkan, bisa ditolak karena dalam level peraturan," kata Guntur saat ditemui di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (7/1).


Guntur pun menegaskan bahwa yang mereka tolak tak hanya perda syariah, tapi juga perda lain yang berlandaskan agama seperti perda injil. Sikap itu diambil lantaran sejumlah kajian dan penelitian dari beberapa organisasi menunjukkan ada potensi diskriminasi dari perda berbasis agama tertentu.

Pernyataan PSI ini menanggapi ucapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy pada Minggu (6/1). Romy mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan undang-undang yang berasaskan nilai-nilai syariah di DPR. Romi bahkan mengatakan siap berhadapan dengan pihak-pihak yang akan menghalangi niat tersebut.

"Jika ada yang tidak setuju, maka mereka akan berhadapan dengan PPP," kata Romi saat berpidato di acara Harlah ke-46 di kantor DPP PPP, Jakarta, Minggu malam (6/1).

Romi justru menganggap pihak yang tidak setuju dengan undang-undang bernuansa syariah sama dengan mengabaikan sejarah.

"Karenanya, PPP menolak setiap gagasan dilarangnya undang-undang dan perda bernuansa syariah karena gagasan tersebut sama dengan mengingkari sejarah terbentuknya NKRI dan terbukti mudarat-nya lebih besar," kata Romi.

Terkait hal ini, Guntur tak mempersoalkan sikap PPP. Namun ia menekankan bahwa PSI juga punya hak untuk mengambil sikap dalam perda syariah.

"PSI juga punya sikap sendiri karena PSI berdasarkan suara-suara masyarakat, suara NGO, lembaga negara yang sudah mengatakan peraturan-peraturan berbasis agama tertentu itu diskriminatif," imbuhnya.

Sentilan dari rekan satu kaolisi terhadap PSI tak hanya datang dari PPP. Sebelumnya politisi Golkar Roem Kono mengkritik ajang 'Kebohongan Awards'. Roem menganggap cara PSI tersebut justru seperti mempermainkan demokrasi. Ia mengimbau agar PSI tak lagi membuat kegaduhan serupa.

Menanggapi ucapan Roem ini, PSI meyakininya sebagai pendapat pribadi. Mereka menampik tindakan mereka dengan menggelar 'Kebohongan Awards' membuat kegaduhan di tubuh koalisi.

"Misalnya untuk gerakan antihoaks, Kebohongan Awards ini dipuji oleh Bang Karding, bilang bahwa ini bentuk kreativitas parpol. PDIP juga bilang ini bentuk sindiran kepada pemberi hoaks, jadi enggak ada dari koalisi yang komplain kecuali kemarin Golkar menyebut kita sebagai partai yang menimbulkan kegaduhan dengan ini," pungkas juru bicara PSI lainnya, Dara Adinda Kesuma Nasution. (bin/wis)