GP Ansor: Banyak PNS dan Pejabat Teras BUMN Dukung Khilafah

CNN Indonesia | Jumat, 11/01/2019 14:46 WIB

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung berdirinya negara khilafah.

"Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak," kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Lihat juga:

GP Ansor Sebut Kelompok Radikal Menginduk ke Satu Capres

"Dan kita minta ketegasan Presiden untuk menindak orang-orang itu," ujar dia.

Yaqut tak merinci pejabat teras dari BUMN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak menyebut kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Ia hanya menegaskan bahwa GP Ansor selalu bekerja sama dengan pemerintah, berkonsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, Presiden melawan kelompok-kelompok ini.

Lihat juga:

Gus Yaqut dan Pengurus Ansor Temui Jokowi di Istana

Gus Yaqut menyadari pemerintah tak bisa langsung memecat maupun melakukan mutasi terhadap ASN yang terlibat dalam gerakan pengusung khilafah karena terbentur Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Meskipun demikian, Gus Yaqut mengaku menyarankan kepada Jokowi untuk merivisi UU tersebut selepas pemilihan presiden.

"Tadi kita sampaikan pada bapak presiden supaya nanti setelah hiruk pikuk kontestasi politik selseai pemerintah segera merevisi undang-undang ASN agar memberikan ruang gerak yang cukup menindak orang-orang yang atau kelompok seperti ini, yang sekarang di institusi pemerintah," ujarnya.

Lihat juga:

Ketua GP Ansor Dipolisikan Lagi Soal Pembakaran Bendera

Menurut Gus Yaqut, GP Ansor maupun Banser akan membantu pemerintah melawan kelompok radikal yang mengusung berdirinya negara khilafah atau minimal memperjuangkan NKRI Bersyariah. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah beberapa kali berbenturan dengan kelompok tersebut.

"Kita akan berkonsolidasi, kita akan lakukan konsolidasi untuk membantu negara, pemerintah, presiden dalam hal ini melawan kelompok-kelompok ini," kata dia.

(fra/wis)