Kesalahan Data Prabowo Disebut Strategi Picu 'Distrust'

CNN Indonesia | Jumat, 18/01/2019 21:26 WIB
Kesalahan Data Prabowo Disebut Strategi Picu 'Distrust' Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan pasangannya, Sandiaga Uno, dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menduga kesalahan penyampaian data yang dilakukan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 merupakan bagian dari strategi.

"Kita lihat pola, dan sepertinya berulang teraplikasi dan terpola, saya menduga salah data ini bukan sesuatu terpleset, bukan sesuatu yang tidak sengaja. Justru ini bagian dari strategi untuk melakukan disinformasi terhadap data dan fakta," kata Ari saat ditemui di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Seperti diketahui, dalam debat yang digelar pada Kamis malam (17/1) tersebut Prabowo beberapa kali menyampaikan data yang salah. Misalnya, klaim gaji gubernur Jawa Tengah kecil meski menangani daerah yang lebih besar dari Malaysia.


Selain itu, Prabowo menyebut rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya 10 persen dan ia ingin meningkatkannya ke angka ke 16 persen. Padahal kenyataannya rasio pajak pada 2018 mencapai 11,5 persen.

Ari menyebut pola itu sudah berulangkali diterapkan dalam pidato-pidato Prabowo selama ini. Misalnya, soal selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang dipakai lebih dari empat puluh pasien yang berbeda.

"Impact-nya berbahaya bagi proses, menimbulkan kebingungan di masyarakat, menimbulkan distrust, ketidakpercayaan terhadap informasi, terhadap data," ujar dia.

Kebingungan publik ini, lanjut Ari, akan berujung pada goyangnya rasionalitas publik. Hal ini bakal merugikan Jokowi-Ma'ruf sebagai lawan Prabowo.

Pasalnya pemilih nantinya akan tidak percaya terhadap data dan fakta rasional, seperti pencapaian kinerja petahana.

"Preferensi pilihan pemilih bergerak dari rasional ke irasional. Jadi pertimbangan memilih, preferensi pilihan politik itu lebih dominan kemudian karena pertimbangan-pertimbangan emosional jangka pendek," ucap Ari menjelaskan.


Komnas Perempuan Kritik Prabowo

Pernyataan Prabowo yang menyebut kualitas lebih penting daripada gender dalam pengisian jabatan juga menuai kritik. Akses perempuan kepada jabatan politik tetap perlu ditingkatkan di tengah dominasi kaum pria.

Anggota Komnas Perempuan Sri Nur Herawati menilai sikap Prabowo itu tak sejalan dengan kebijakan afirmatif yang bertujuan mempercepat kesetaraan gender, termasuk kedudukan perempuan dalam posisi-posisi strategis di lembaga politik.

"Padahal tidak semua perempuan punya akses yang sama dengan laki-laki," tutur Sri, saat dihubungi, Jumat.

Diketahui, salah satu kebijakan afirmatif dalam konteks gender yang pernah ada adalah syarat minimal 30 persen caleg perempuan untuk tiap parpol pada UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sri mengingatkan bahwa perspektif perempuan diperlukan dalam kebijakan publik. Tak hanya untuk mewakili kebutuhan kaumnya, tapi juga untuk menyerap permasalahan yang ada di akar rumput.

Senada, pengurus asosiasi LBH Apik Indonesia Ratna Batara Munti menjelaskan bahwa seharusnya ada dukungan terhadap kebijakan afirmatif. Kebijakan ini penting mengingat hambatan yang didapatkan oleh kaum hawa lebih berat ketimbang laki-laki.

"Kenapa ada kebijakan afirmatif? Karena tidak mudah bagi perempuan maju ke wilayah strategis di lingkungan maskulin," kata dia.

Pada dasarnya Ratna sepakat bahwa setiap pejabat, entah perempuan atau laki-laki, harus dipilih berdasarkan kualitasnya. Namun ia tidak setuju ketika salah satu capres berargumen seolah-olah kuantitas keterwakilan hanya perkara kecil.

"Jadi jangan dibebankan ke perempuan saja, enggak fair dong kalau perempuan saja yang dituntut punya kualitas, sementara laki-laki dibiarkan saja. Dari kuantitas sudah dominan, dari kualitas pun enggak jauh beda," ujarnya.

Pada debat perdana Pilpres 2019, Kamis (17/1) malam, isu perempuan sempat dipertanyakan oleh capres nomor urut 01 Joko Widodo kepada Prabowo, yang juga merupakan Ketua Umum Partrai Gerindra. Menurut Jokowi, dalam visi-misinya, Prabowo akan berperspektif gender dalam setiap kebijakannya.

Namun, kata Jokowi, struktur Partai Gerindra disebut tak menyisakan tempat bagi perempuan dalam struktur pimpinan. Sementara, kabinetnya menyebut memberi tempat bagi sembilan perempuan.

Menjawab pertanyaan itu, Prabowo menekankan bahwa yang terpenting dari sebuah jabatan politik adalah kebijakan yang dibuat, bukan pada sosok pejabatnya. Namun demikian, pihaknya tetap memberi posisi kepada perempuan di parpolnya, misalnya Rachmawati Soekarnoputri di posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

"Jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga. Harus perempuan tapi juga cakap dan pro rakyat," kata dia.

"Jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan, kalau dia perempuan, tapi dia tidak membela rakyat sendiri ya saya kira tidak perlu dibanggakan," ucap Prabowo.


Prabowo Dinilai Tak Paham Terorisme

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menilai Prabowo gagal paham soal akar masalah munculnya terorisme di Indonesia saat debat capres perdana.

Ia menyatakan pernyataan Prabowo soal teroris kerap kali dikirim dari negara asing merupakan kekeliruan yang sangat besar.

"Walaupun mengklaim bahwa Prabowo berpengalaman, tapi Prabowo salah besar kalau mengatakan teroris dikirim dari negara lain, Prabowo gagal paham soal terorisme" kata Ace dalam keterangannya.

Prabowo tidak setuju bila terorisme dianggap berasal dari salah satu agama tertentu saat debat putaran pertama Pilpres 2019. Ia menganggap teroris acap dikirim dari negara lain dan dibuat menyamar.
Ace lantas mengamini pernyataan Ma'ruf Amin yang berbicara konkret bahwa persoalan terorisme merupkan tindak kejahatan yang harus diberantas sampai akar-akarnya.

Bahkan, kata dia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan bahwa terorisme bukan jihad dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan.

"Terorisme harus dicegah melalui kontraterorisme dan pendekatan deradikalisasi tanpa harus melanggar HAM melalui kerjasama juga dengan ormas," kata dia. (dhf)