KPK Dalami Penganggaran DAK Kebumen di DPR dan Kemenkeu

CNN Indonesia | Selasa, 05/02/2019 04:11 WIB
KPK Dalami Penganggaran DAK Kebumen di DPR dan Kemenkeu Juru bicara KPK Febry Diansyah menyebut pihaknya mendalami penganggaran DAK Kebumen di DPR dan Kemenkeu. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen di DPR maupun di Kementerian Keuangan.

Hal itu terungkap seusai tim penyidik KPK memeriksa‎ Kasubdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kemenkeu tahun 2016, Muhammad Nafi sebagai saksi. Dalam kasus itu, KPK sudah menyeret Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

‎"Jadi kami sudah mulai masuk mendalami proses penganggaran baik yang terjadi di DPR RI, karena ada beberapa anggota DPR yang diperiksa sebelumnya, atau yang terjadi di Kementerian Keuangan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Senin (4/2).


Selain Nafi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu saksi lain terkait kasus Korupsi DAK Kabupaten Kebumen yakni, Tenaga Ahli Taufik Kurniawan, Haris Fikri. Hanya saja, Haris mangkir dalam pemeriksaan.

"Yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas keluar kota ketika mendapatkan panggilan pemeriksaan dari KPK. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang," kata Febri.

Sebelumnya, Taufik ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016. Taufik diduga menerima Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad.

Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Uang fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.

Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.

(SAH/arh)