Jokowi Minta ASN Tak Banyak Buat Program dari APBN/APBD

CNN Indonesia | Selasa, 26/02/2019 22:23 WIB
Jokowi Minta ASN Tak Banyak Buat Program dari APBN/APBD Presiden Jokowi Widodo. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta para aparatur sipil negara (ASN) di semua instansi pemerintah mengubah orientasi kerja, dari yang sebelumnya berorientasi prosedur kini pada hasil. Jokowi ingin hasil kerja tersebut nantinya bisa dirasakan masyarakat.

"Sekarang ini harus orientasi hasil, prosedur mengikuti. Karena prosedur sudah kewajibannya. Bukan orientasi prosedur, orientasi hasil," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2).

"Hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat , bagi masyarakat, bagi negara. Semuanya harus ke sana," ujar Jokowi.


Jokowi mengatakan saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), para ASN sebaiknya membuatnya dengan sederhana. Menurutnya, program-program yang kurang bermanfaat bagi masyarakat dipangkas.

"Enggak usah banyak-banyak program, enggak usah. Program itu sedikit, tapi fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang kontrolnya, gampang ngeceknya, hasilnya dirasakan oleh rakyat," tuturnya.

"Misal ada seksi 15 enggak apa-apa yang diberi 5 dulu, mungkin tahun depan gantian yang lima lagi, tapi ada konsentrasi, ke mana arah kita, kemana tujuan kita, dimana sekala prioritas kita," ujar Jokowi melanjutkan.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta para ASN membantu menurunkan angka stunting atau tumbuh tidak sempurna. Jokowi mengucapkan terima kasih karena jajarannya telah mampu menurunkan angka stunting dari 37 persen pada 2014 menjadi 30 persen pada tahun lalu.

"Turunnya drastis, saya minta lagi anjlok sampe di bawah 20. Kita kerjain bareng-bareng dari pusat sampai daerah," katanya.

Tak hanya soal menekan stunting, Jokowi juga meminta para ASN mengawal penggunaan dana desa. Ia menyebut dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah sampai akhir 2018 totalnya mencapai Rp187 triliun. Menurutnya, hingga akhir tahun ini total dana desa yang diberikan sebesar Rp257 triliun.

"Sistem pengawasan, sistem monitoring, harus menjaga dana desa ini jadi barang, bermanfaat. Entah jadi jalan desa, PAUD, pasar desa, jembatan irigasi yang ada di desa, embung air bersih. Semuanya harus betul-betul dimonitor, diawasi," ujarnya.
Calon presiden nomor 01 itu juga meminta para ASN turun langsung ke masyarakat agar mengetahui permasalahan yang tengah terjadi. Menurut Jokowi, para abdi negara harus dekat dengan masyarakat yang berada di wilayahnya masing-masing

"Sering ke lapangan jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak pada hal-hal yang sangat administratif sehingga manfaat layanan betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN] (fra)